Dubes Arab Saudi Dikecam
Berita

Dubes Arab Saudi Dikecam

Karena mengeluarkan pernyataan yang menganggap remeh masalah TKI.

ADY/Ant
Bacaan 2 Menit

Sebelumnya, anggota komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh menilai pernyataan Mustafa sebagai bentuk pengkambinghitaman terhadap media. Menurutnya, media menunjukan kepada masyarakat fakta yang terjadi di lapangan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada kode etik jurnalistik. Oleh karenanya, jika merasa dirugikan, Peompida menyarankan agar menggunakan mekanisme klarifikasi pemberitaan. Misalnya, melayangkan hak jawab kepada media terkait atau mengadukan ke Dewan Pers. “Seharusnya ikuti mekanisme yang ada dalam UU Pers,” ucapnya.

Sementara Ketua BNP2TKI, Jumhur Hidayat, menyebut pernyataan Mustafa itu tak seluruhnya salah. Pasalnya, berdasarkan pantauannya selama ini jika terdapat TKI yang mendapat tindak kekerasan, media sangat ramai memberitakan. Tapi, hal tersebut tak terjadi jika hal serupa menimpa pekerja di Indonesia. Jumhur khawatir kondisi itu akan membentuk pandangan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan orang Indonesia terhadap pekerja dari negara sendiri tak masalah.

Bagi Jumhur, yang terpenting jika konsisten anti kekerasan maka sorotan tajam itu tak hanya ditujukan kepada orang asing yang melakukan tindak kekerasan terhadap pekerja Indonesia. Tapi juga orang Indonesia yang menindas pekerja dari bangsanya sendiri. Misalnya, Komnas Perempuan tahun ini merilis ada ratusan ribu perempuan di Indonesia yang mengalami tindak kekerasan seperti pelecehan seksual. Namun, Jumhur merasa persoalan itu tak banyak diangkat media.

“Kalau ada satu TKI dilecehkan ributnya (pemberitaan media,-red) kemana-mana karena yang melakukan orang asing.Tapi ada ratusan ribu perempuan di Indonesia dilecehkan kok beritanya tidak besar,” tuturnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/4).

Dalam rangka perlindungan pekerja migran di wilayah Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, Jumhur menyebut pemerintah sudah melakukan langkah tepat untuk melakukan moratorium pengiriman pekerja migran penata laksana rumah tangga (PLRT). Bahkan, di luar lima negara yang dimoratorium, Jumhur mengatakan pemerintah masih mengevaluasi beberapa negara lain apakah perlu untuk dimoratorium atau tidak, salah satunya Uni Emirat Arab. Menurutnya, negara tersebut kerap dijadikan tempat singgah TKI sebelum dikirim ke negara lain.

Sebelumnya, Mustafa mengatakan bahwa banyaknya kasus TKI yang terungkap bukan karena ketiadaan peraturan di Arab Saudi. Tapi karena ia menilai media terlalu membesar-besarkan masalah tersebut. Meskipun diakui adanya tindakan kekerasan terhadap para TKI oleh warga Arab Saudi, tetapi di negara tersebut ada pengadilan dan ada polisi yang telah menangani kasus-kasus tersebut.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info