Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Abdul Kadir Jailani menyampaikan Indonesia memiliki peran utama sebagai penengah atau shuttle diplomacy dalam konflik tersebut. “Leading role Indonesia di PBB dan ASEAN sebagai shuttle diplomacy dengan semua pihak dan stakeholders di Myanmar dan semua negara-negara kunci,” jelas Kadir.
Kadir menjelaskan pemerintah Indonesia mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan atau human security rakyat Myanmar serta pemulihan demokrasi dan perbaikan kondisi kemanusiaan di Myanmar. Indonesia juga akan mencegah pengaruh yang lebih luas situasi di Myanmar terhadap perdamaian dan keamanan. Indonesia dapat berperan aktif dalam dialog tingkat regional untuk Myanmar.
Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani menyampaikan Indonesia dapat memberi solusi soal krisis politik Myanmar pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang berlangsung di Indonesia pada April ini.
Menurutnya, KTT merupakan badan pengambil kebijakan tertinggi ASEAN yang akan membahas serta memberi arah kebijakan dan mengambil keputusan atas isu-isu utama yang menyangkut realisasi tujuan-tujuan ASEAN dan kepentingan negara-negara anggota seperti konflik Myanmar. KTT sendiri terdiri atas para kepala negara atau pemerintahan dari negara-negara anggota.
Dia melanjutkan hasil KTT ASEAN juga sangat diharapkan karena secara historis selalu diikuti oleh seluruh negara anggota dan belum ada preseden satu negara menolak hadir. Seandainya, terjadi kebuntuan dalam KTT tersebut, Christina mengharapkan Indonesia dapat memberi solusi alternatif.
“Pemikiran-pemikiran baru menerobos kebuntuan dan diharapkan sebagai inisiatif Indonesia. KTT dapat menjadi jembatan menyamakan persepsi negara[1]negara anggota ASEAN. Penyamaan persepsi dibutuhkan untuk meningkatkan daya dorong menyelesaikan konflik,” jelas Christina.