Selain perbedaan posisi antara negara anggota, ASEAN’s non-interference principle menjadi penghalang ASEAN dalam mengambil tindakan tegas untuk krisis di Myanmar. Presiden Joko Widodo meminta ASEAN mengadakan pertemuan tingkat tinggi untuk membahas krisis di Myanmar.
Malaysia dan Brunei Darussalam telah setuju untuk mengadakan pertemuan di ASEAN Secretariat Jakarta, meski waktunya belum ditentukan. Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengundang Menteri Luar Negeri dari Indonesia, Malaysia, Singapore, dan Filipina dalam pertemuan di Fujian pada awal April. China menyatakan dukungan untuk pertemuan ASEAN terkait Myanmar. AS sebelumnya telah memperlihatkan sikap mendukung upaya ASEAN. Setelah pertemuan antar Menteri luar negeri pada 7 April di Jakarta, Retno Marsudi menyatakan UK mendukung ASEAN untuk menyelesaikan krisis di Myanmar. Sehingga, berbagai analis beranggapan kredibilitas ASEAN saat ini dipertaruhkan untuk membantu penyelesaian krisis di Myanmar, yang ditakutkan akan berimbas terhadap stabilitas kawasan.
Melihat kondisi tersebut, Usman menyampaikan jika situasi terus memburuk maka dikhawatirkan konflik akan bereskalasi menjadi civil war dan Myanmar beresiko menjadi negara gagal atau “failed state”.
Dia mendesak komunitas internasional harus segera mengambil tindakan untuk menghentikan pembunuhan besar-besaran di Myanmar. Dewan Keamanan PBB juga diminta segera mengambil tindakan lama yang tertunda dan diperlukan untuk menghentikan pelanggaran dan meminta pertanggungjawaban pelaku, dan segera merujuk situasi tersebut ke Pengadilan Kriminal Internasional.
Dewan Keamanan PBB juga harus memberlakukan embargo senjata global yang komprehensif dan sanksi keuangan yang ditargetkan pada pejabat militer senior yang bertanggung jawab atas kejahatan kekejaman. Lalu, mendesak perusahaan-perusahaan yang menjalin hubungan bisnis dengan konglomerat bisnis terkait militer di Myanmar untuk segera mengakhiri semua kemitraan.
Indonesia juga dapat berperan dalam solusi penyelesaian konflik Myanmar tersebut melalui diplomasi dan mendorong negara anggota ASEAN untuk bersatu dalam mendesak Tatmadaw mengakhiri pelanggaran HAM dan berdialog untuk menyelesaikan konflik di Myanmar. Sebagai anggota Dewan HAM PBB, Indonesia menyerukan kepada DK PBB untuk melakukan embargo senjata dan menjatuhkan targeted sanctions terhadap anggota militer Myanmar yang melakukan kejahatan kemanusiaan.
ASEAN dapat mengirim utusan khusus ke Myanmar untuk berdiskusi dengan semua pihak guna memfasilitasi dialog dan memastikan solusi yang sesuai dengan suara rakyat Myanmar. ASEAN mendesak DK PBB untuk mengirim utusan ke Myanmar guna memberikan tekanan terkait kekhawatiran komunitas internasional atas krisis kemanusiaan dan keamanan. ASEAN memastikan akses masyarakat Myanmar terhadap humanitarian assistance dan memfasilitasi orang-orang yang kabur dari konflik di Myanmar sesuai dengan standar HAM internasional dan prinsip non-refoulement.