Kudeta militer Myanmar terhadap pemerintahan yang terpilih secara demokratis menjadi perhatian internasional. Gelombang protes masyarakat Myanmar terhadap junta militer dibalas dengan tindakan represif sehingga menimbulkan korban jiwa lebih dari seratus orang. Banyak warga yang ditangkap.
Sejumlah negara dan organisasi internasional sudah mengeluarkan kecaman dan pernyataan tegas mengutuk tindakan junta. Dukungan masyarakat internasional, terutama ASEAN, diyakini sangat berperan menyelesaikan konflik yang terjadi di Myanmar.
Dalam webinar Hukumonline “Kondisi Terkini Serta Menanti Peran RI dan ASEAN dalam Penyelesaian Krisis Myanmar”, Jumat (9/4), Direktur Eksekutif Amnest Internasional Indonesia, Usman Hamid menjelaskan berbagai negara telah merespons konflik Myanmar dengan berbagai kebijakan. Dia mencontohkan Amerika Serikat mengeluarkan sanksi finansial terhadap petinggi militer Myanmar, serta membekukan 1 miliar dolar AS aset milik Tatmadaw, Angkatan Bersenjata Myanmar. Adapun Kanada, Selandia Baru, dan Inggris menjatuhkan sanksi dan travel ban terhadap petinggi militer.
Uni Eropa juga telah memberlakukan embargo senjata sejak 2018. Saat ini UE merencanakan sanksi ekonomi terhadap entitas ekonomi yang terkait dengan Tatmadaw, setelah membekukan aset dan melakukan travel ban. UN Human Rights Council mengeluarkan resolusi meminta Tatmadaw mengakhiri kekerasan dan perusahaan yang berhubungan dengan military-owned companies untuk mengakhiri hubungan bisnis.
Usman mengatakan Dewan Keamanan PBB belum mengeluarkan sanksi tegas terhadap militer Myanmar karena China dan Rusia terus memblokir langkah untuk memberlakukan arms embargo, targeted financial sanctions, atau sanksi lainnya. Posisi India dan Vietnam (non-permanent members) yang sejalan dengan China dan Rusia menghalangi DK PBB unk bersikap tegas dalam menyikapi kudeta dan pelanggaran HAM di Myanmar.
Indonesia sendiri sejak awal sudah meminta Tatmadaw menghentikan kekerasan, membebaskan tahanan politik, dan memprioritaskan keselamatan rakyat Myanmar. Indonesia telah melakukan shuttle diplomacy, termasuk bertemu dengan Myanmar's military-appointed FM, Wunna Maung Lwin di Thailand, dan menekankan constructive engagement untuk mendorong dialog penyelesaian konflik di Myanmar.
ASEAN telah menyatakan kesediaan untuk membantu Myanmar, namun belum memperlihatkan posisi yang bersatu dan tegas terhadap kudeta militer atau pelanggaran HAM di Myanmar, dinilai karena negara anggota tidak satu suara. Indonesia, Malaysia, Singapore dan Filipina termasuk yang paling vokal dan mendorong upaya untuk menyelesaikan konflik secara damai. Thailand, Vietnam, dan Laos memberi sinyal yang mendukung Tatmadaw, dengan hadirnya representatif mereka dalam peringatan Myanmar Armed Forces Day di Naypyidaw pada 27 Maret.
Selain perbedaan posisi antara negara anggota, ASEAN’s non-interference principle menjadi penghalang ASEAN dalam mengambil tindakan tegas untuk krisis di Myanmar. Presiden Joko Widodo meminta ASEAN mengadakan pertemuan tingkat tinggi untuk membahas krisis di Myanmar.
Malaysia dan Brunei Darussalam telah setuju untuk mengadakan pertemuan di ASEAN Secretariat Jakarta, meski waktunya belum ditentukan. Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengundang Menteri Luar Negeri dari Indonesia, Malaysia, Singapore, dan Filipina dalam pertemuan di Fujian pada awal April. China menyatakan dukungan untuk pertemuan ASEAN terkait Myanmar. AS sebelumnya telah memperlihatkan sikap mendukung upaya ASEAN. Setelah pertemuan antar Menteri luar negeri pada 7 April di Jakarta, Retno Marsudi menyatakan UK mendukung ASEAN untuk menyelesaikan krisis di Myanmar. Sehingga, berbagai analis beranggapan kredibilitas ASEAN saat ini dipertaruhkan untuk membantu penyelesaian krisis di Myanmar, yang ditakutkan akan berimbas terhadap stabilitas kawasan.
Melihat kondisi tersebut, Usman menyampaikan jika situasi terus memburuk maka dikhawatirkan konflik akan bereskalasi menjadi civil war dan Myanmar beresiko menjadi negara gagal atau “failed state”.
Dia mendesak komunitas internasional harus segera mengambil tindakan untuk menghentikan pembunuhan besar-besaran di Myanmar. Dewan Keamanan PBB juga diminta segera mengambil tindakan lama yang tertunda dan diperlukan untuk menghentikan pelanggaran dan meminta pertanggungjawaban pelaku, dan segera merujuk situasi tersebut ke Pengadilan Kriminal Internasional.
Dewan Keamanan PBB juga harus memberlakukan embargo senjata global yang komprehensif dan sanksi keuangan yang ditargetkan pada pejabat militer senior yang bertanggung jawab atas kejahatan kekejaman. Lalu, mendesak perusahaan-perusahaan yang menjalin hubungan bisnis dengan konglomerat bisnis terkait militer di Myanmar untuk segera mengakhiri semua kemitraan.
Indonesia juga dapat berperan dalam solusi penyelesaian konflik Myanmar tersebut melalui diplomasi dan mendorong negara anggota ASEAN untuk bersatu dalam mendesak Tatmadaw mengakhiri pelanggaran HAM dan berdialog untuk menyelesaikan konflik di Myanmar. Sebagai anggota Dewan HAM PBB, Indonesia menyerukan kepada DK PBB untuk melakukan embargo senjata dan menjatuhkan targeted sanctions terhadap anggota militer Myanmar yang melakukan kejahatan kemanusiaan.
ASEAN dapat mengirim utusan khusus ke Myanmar untuk berdiskusi dengan semua pihak guna memfasilitasi dialog dan memastikan solusi yang sesuai dengan suara rakyat Myanmar. ASEAN mendesak DK PBB untuk mengirim utusan ke Myanmar guna memberikan tekanan terkait kekhawatiran komunitas internasional atas krisis kemanusiaan dan keamanan. ASEAN memastikan akses masyarakat Myanmar terhadap humanitarian assistance dan memfasilitasi orang-orang yang kabur dari konflik di Myanmar sesuai dengan standar HAM internasional dan prinsip non-refoulement.
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Abdul Kadir Jailani menyampaikan Indonesia memiliki peran utama sebagai penengah atau shuttle diplomacy dalam konflik tersebut. “Leading role Indonesia di PBB dan ASEAN sebagai shuttle diplomacy dengan semua pihak dan stakeholders di Myanmar dan semua negara-negara kunci,” jelas Kadir.
Kadir menjelaskan pemerintah Indonesia mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan atau human security rakyat Myanmar serta pemulihan demokrasi dan perbaikan kondisi kemanusiaan di Myanmar. Indonesia juga akan mencegah pengaruh yang lebih luas situasi di Myanmar terhadap perdamaian dan keamanan. Indonesia dapat berperan aktif dalam dialog tingkat regional untuk Myanmar.
Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani menyampaikan Indonesia dapat memberi solusi soal krisis politik Myanmar pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang berlangsung di Indonesia pada April ini.
Menurutnya, KTT merupakan badan pengambil kebijakan tertinggi ASEAN yang akan membahas serta memberi arah kebijakan dan mengambil keputusan atas isu-isu utama yang menyangkut realisasi tujuan-tujuan ASEAN dan kepentingan negara-negara anggota seperti konflik Myanmar. KTT sendiri terdiri atas para kepala negara atau pemerintahan dari negara-negara anggota.
Dia melanjutkan hasil KTT ASEAN juga sangat diharapkan karena secara historis selalu diikuti oleh seluruh negara anggota dan belum ada preseden satu negara menolak hadir. Seandainya, terjadi kebuntuan dalam KTT tersebut, Christina mengharapkan Indonesia dapat memberi solusi alternatif.
“Pemikiran-pemikiran baru menerobos kebuntuan dan diharapkan sebagai inisiatif Indonesia. KTT dapat menjadi jembatan menyamakan persepsi negara[1]negara anggota ASEAN. Penyamaan persepsi dibutuhkan untuk meningkatkan daya dorong menyelesaikan konflik,” jelas Christina.
