Selain dibutuhkan metode evaluasi yang lebih terukur, Penelitian CIPS juga merekomendasikan dilakukannya evaluasi pada konten program literasi keuangan serta metode penyampaiannya. Dari sisi konten, sementara di negara-negara seperti Amerika Serikat, program literasi keuangan dirancang untuk menjawab “Tiga Besar” literasi keuangan (berhitung, inflasi dan diversifikasi risiko), program literasi keuangan di Indonesia sebagian besar berkisar pada pengetahuan produk.
Aji menilai pemisahan antara literasi dan keuangan akan mempermudah pelacakan dan pemantauan program literasi. Namun pemisahan juga membutuhkan upaya lebih untuk mengedukasi konsumen dalam membuat keputusan keuangan yang aktual atau konkrit.
Sementara itu, Senior Fellow CIPS Kartina Sury menyatakan salah satu penyebab masih rendahnya literasi keuangan di Indonesia adalah akselerasi penetrasi internet belum sepenuhnya mampu menjadi media untuk penyampaian literasi keuangan. Penggunaan internet umumnya masih didominasi oleh akses pada media sosial.
Perkembangan digital yang memberikan kemudahan akses informasi secara cepat belum berkontribusi maksimal untuk percepatan literasi keuangan di segmen usia produktif, yaitu 25-45 tahun. Oleh karenanya, akselerasi digital perlu dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan edukasi keuangan sehingga dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman akan empat produk keuangan yang dapat mendukung pengelolaan keuangan yaitu simpanan, pinjaman, investasi dan proteksi.
Deputi Direktur Literasi dan Informasi OJK Yulianta mengatakan, literasi keuangan merupakan kunci untuk konsumen mencapai kesejahteraan keuangan yang berkelanjutan. Untuk itu, dibutuhkan pemahaman yang memadai mengenai produk keuangan sebelum konsumen mengonsumsi produk tersebut.
Minimnya literasi membuat konsumen rentan terjebak pada risiko-risiko finansial yang merugikan, misalnya investasi bodong. Kesenjangan antara literasi dan inklusi masih perlu ditingkatkan dan hal ini merupakan salah satu fokus OJK.
