Menurut data APJII (Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia), pada tahun ini diperkirakan terjadi peningkatan jumlah pengguna internet Indonesia sekitar empat juta. Sementara jumlah pelanggan internet juga mengalami peningkatan dari 450 ribu pada 20001 dan pada tahun ini diperkirakan akan mencapai angka 500-600 ribu.
Mas Wigrantoro Roes Setyadi, staf ahli Meneg Komunikasi dan Informasi, mengemukakan bahwa pemerintah terlalu bersemangat, sehingga seringkali melupakan masyarakat. "Padahal pembangunan e-government itu bukanlah untuk pemerintah sendiri," cetusnya.
Wigrantoro menambahkan, kemungkinan terjadinya investasi yang mubazir sangat besar. Buktinya, sebagian besar Pemda merencakan penyelenggaraan pemerintahan secara online, tapi tidak melihat bagaimana pasar.
Satu hal yang perlu diperhatikan adalah kesiapan dari masyarakat dengan adanya sistim online yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Percuma saja pemerintah menyiapkan online server jika masyarakat sendiri belum siap menggunakannya. "Padahal pengguna e-government adalah masyarakat domestik di tempat tersebut," kata Wigrantoro.
Misalnya saja satu kabupaten memiliki penduduk lima juta jiwa dan akan merencanakan e-government untuk pelayanan publik. Penyelenggaraan e-government tidak akan efektif jika jumlah pengguna internet hanya berkisar 500-1.000 orang.
Karena itu, perlu dicari alternatif dan tahapan-tahapan untuk pengembangan e-government agar investasi yang dikeluarkan tidak mubazir. Misalkan pemerintah daerah yang memang langsung menggunakan e-government bagi pelayanan publik, sehingga apa yang dibangun seimbang dengan investasi yang dikeluarkan.
Masih nol
Bisa dibilang rencana pembangunan dan pengembangan e-government di Indonesia masih nol. Pasalnya sejak perencanaannya beberapa waktu lalu, belum ada kejelasan akan diarahkan kemana e-government di Indonesia. Apakah langsung akan diterapkan di setiap kabupaten yang ada atau cukup pada daerah yang memang padat penduduknya.