Meski sudah berkekuatan hukum tetap, Kejaksaan tidak kunjung mengeksekusi putusan Gubernur Bengkulu non aktif Agusrin M Najamudin. Padahal, Kejaksaan telah menerima petikan putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA) yang menghukum Agusrin empat tahun penjara.
Seharusnya, setelah menerima petikan putusan kasasi, Kejaksaan dapat langsung melakukan eksekusi. Namun, Wakil Jaksa Agung Darmono malah berkilah belum menerima informasi secara pasti mengenai petikan putusan itu.
Lebih dari itu, Darmono mengatakan putusan itu harus dipelajari terlebih dahulu. “Tentunya, putusan itu harus dipelajari, juga langkah-langkah ada tahapan-tahapannya, mulai dari pemberitahuan kepada terpidananya, lalu yang bersangkutan hadir dan tahapan selanjutnya masalah penelitian kesehatan yang bersangkutan,” katanya, Selasa malam (20/3).
Kendati demikian, mantan Plt Jaksa Agung ini menegaskan Kejaksaan pasti akan melaksanakan eksekusi sesuai aturan yang ada. Kemudian, apabila sejumlah tahapan itu sudah dilakukan, Kejaksaan Agung (Kejagung) akan menginformasikan ke Kejaksaan Negeri agar segera melakukan eksekusi.
Apa Kejaksaan tidak takut Agusrin akan melarikan diri? Darmono berharap Agusrin tidak akan melarikan diri sembari Kejaksaan melakukan langkah-langkah persiapan untuk mengeksekusi Gubernur Bengkulu non aktif ini. Darmono memastikan Kejaksaan akan melakukan eksekusi sesuai aturan yang berlaku.
Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Halius Hosen mengaku dirinya sudah melakukan pembicaraan mengenai eksekusi terhadap semua putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Bukan hanya terhadap putusan Agusrin, tapi juga terhadap putusan terpidana narkotika, tetapi juga untuk tindak pidana umum, dan tindak pidana korupsi lainnya.
“Saya sudah berkomunikasi dengan Jaksa Agung Muda Pengawasan maupun Jaksa Agung bahwa bukan masalah Agusrin, tapi secara keseluruhan eksekusi terhadap putusan-putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap harus menjadi skala prioritas bagi kejaksaan,” ujarnya melalui sambungan telepon.
