“Bahwa di dalam surat dakwaan JPU, meskipun dilakukan pemecahan, namun uraian peristiwa dan peran masing-masing terdakwa, kami pandang dilakukan dengan silang dempet antara dakwaan satu dengan dakwaan lain atau. Dalam surat dakwaan JPU hanya menguraikan kurang lebih enam poin yang dilakukan terdakwa Ricky Rizal,” jelasnya.
Kemudian, tim penasihat hukum mengungkapkan bahwa JPU tidak bijak dan tidak cermat sehingga terlihat menyimpulkan sendiri, sehingga fakta menjadi kabur.
“Surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan sehingga harus batal demi hukum, karena Ricky Rizal tidak melakukan usaha. Ricky Rizal juga merupakan ajudan Sambo oleh karenanya harus mematuhi perintah Sambo,” lanjutnya.
Tim penasihat hukum juga mengungkapkan bahwa Sejak menghadap Sambo, Ricky Rizal sama sekali tidak mengetahui peristiwa apa yang terjadi di Magelang, Ricky Rizal juga tidak mengetahui persiapan skenario pembunuhan Brigadir J, serta keberadaannya di Jakarta adalah atas perintah Putri Candrawathi.
“JPU gagal menguraikan unsur tindak pidana yang dituangkan dalam surat dakwaan. Berdasarkan hal itu, terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk menggagalkan demi hukum surat dakwaan JPU sebagaimana ketentuan 143 ayat (3) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP mengenai surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan,” tutur tim penasihat hukum Ricky Rizal.
Tim penasihat hukum berkeyakinan bahwa Ricky Rizal tidak memiliki peran yang jelas dalam melakukan atau menyuruh melakukan atau ikut serta dalam pembunuhan Brigadir J.
“Karena surat dakwaan tidak dirumuskan dengan jelas dan cermat, maka dibatalkan demi hukum. Ketidakcermatan JPU dalam memformulasikan telah mengakibatkan ketidakjelasan materi yang didakwakan kepada Ricky Rizal atau dakwaan menjadi tidak jelas dan kabur,” lanjutnya.