Salah satu profesi hukum yang memiliki prospek cerah di Indonesia adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pasalnya, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar merupakan pasar potensial bagi investasi, baik berupa merek, hak cipta, paten ataupun desain industri. Tapi di sisi lain, tingkat persaingan profesi konsultan HKI cukup ketat. Lantas, bagaimana menyiasatinya? Simak tips berikut untuk menjadi konsultan HKI yang kompetitif.
1. Punya Pengetahuan Mendalam
Konsultan HKI senior, Gunawan Suryomurcito, menjelaskan bahwa untuk bisa berkompetisi dalam ranah profesi konsultan HKI, seseorang harus memiliki lisensi. Sertifikat lisensi tersebut baru bisa didapatkan setelah lulus ujian yang didahului dengan pelatihan HKI. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2005 tentang Konsultan HKI.
Menurut Gunawan, untuk bisa lulus ujian dan mengantongi lisensi seseorang harus memiliki pengetahuan yang mendalam. Terutama, terkait dengan teknis perlindungan hukum atas HKI.
2. Berpengalaman
Gunawan mengingatkan, lisensi saja belum cukup. Seorang konsultan yang baru terjun ke dunia perlindungan HKI akan sulit berkompetisi meskipun sudah mendapat lisensi. Untuk mengatasinya, Gunawan menilai pengalaman merupakan modal lain yang cukup penting.
“Menggali pengalaman bisa dilakukan dengan magang di kantor konsultan HKI yang lebih senior,” tuturnya kepada hukumonline, Senin (18/1).
3. Jeli Memeriksa Hasil Karya
Mantan Ketua Asosiasi Konsultan HKI Indonesia, Justisiasari Perdana Kusuma, mengatakan bahwa seorang konsultan HKI harus jeli dalam memeriksa hasil karya yang ingin didaftarkan. Dengan demikian, si konsultan dapat mengidentifikasi apakah suatu hasil karya investor tersebut bisa dilindungi sebagai HKI atau tidak. Jika bisa, masuk dalam kategori yang mana, apakah paten, hak cipta, merek atau desain industri. Setelah itu, konsultan bertugas untuk mendaftarkan ke Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM.
Justisiasari menambahkan, sebelum mendaftarkan, konsultan harus melihat database HKI yang sudah didaftarkan. Selain itu, menurutnya, seorang konsultan perlu mengecek database permohonan yang sudah diajukan. Hal ini untuk mencegah agar hasil karya yang ingin didaftarkan nantinya ditolak karena ternyata sudah ada karya sejenis dengan nama yang sama.
4. Punya Jaringan Luas
PP No. 2 Tahun 2005 menyaratkan bahwa seorang konsultan HKI minimal harus menangani sepuluh pendaftaran dalam setahun. Bagi Gunawan hal itu bukan merupakan hal sulit. Namun, ia mengakui persyaratan tersebut bisa menjadi kendala bagi para konsultan yang masih pemula.
Oleh karena itu, menurutnya jaringan yang luas merupakan langkah penting agar bisa memenuhi syarat kuota yang ditentukan. Ia mencontohkan, kantornya, Suryomurcito & Co. berafiliasi dengan law firm asal London Rouse & Co, dalam rangka memperluas jaringan tersebut. Hal lain yang bisa dilakukan untuk menambah daftar calon klien menurut Gunawan antara lain rajin menghadiri kegiatan-kegiatan seperti konferensi internasional.
5. Menjaga Integritas
Selain berasal dari jaringan yang sudah dibina, banyak pula klien yang datang karena referensi pihak yang telah terlebih dahulu menggunakan jasa konsultan HKI. Gunawan menyebut, rekomendasi dari mulut ke mulut merupakan media promosi yang cukup efektif. Ia mengatakan, biasanya orang-orang yang sudah menggunakan jasa konsultasinya akan memberikan rekomendasi kepada pihak lain yang membutuhkan jasa sejenis.
Untuk bisa mendapatkan promosi gratis tersebut, Gunawan menilai ada harga lain yang harus dibayar. Integritas dan kualitas merupakan dua kunci yang harus dijaga agar seorang konsultan HKI bisa dipercaya oleh semakin banyak orang.
6. Solutif
Konsultan HKI Yanto Jaya, menuturkan seorang konsultan HKI sejatinya tak hanya menjadi ‘petugas pendaftaran’ saja. Artinya, setelah didaftarkan dan memperoleh perlindungan HKI, kemudian si konsultan dapat membantu untuk melakukan komersialisasi, seperti merancang perjanjian lisensi atau royalti.
Selain itu, ketika terjadi pelanggaran HKI oleh seseorang, konsultanHKI pun memiliki peran penting. Si konsultan dapatmemberi masukan bagaimana upaya hukum yang paling efektif terhadap perlindungan HKI tersebut.Bahkan, jika konsultan itu juga merangkap sebagi advokat, ada nilai tambah yang bisa dilakukannya.
“Biasanya sih, penyelesaian sengketa HKI kita utamakan melalui jalan di luar pengadilan. Tapi kalau memang tidak ada kesepakatan ya jalan terakhir yang harus ditempuh melalui litigasi,” tutur Yanto.
1. Punya Pengetahuan Mendalam
Konsultan HKI senior, Gunawan Suryomurcito, menjelaskan bahwa untuk bisa berkompetisi dalam ranah profesi konsultan HKI, seseorang harus memiliki lisensi. Sertifikat lisensi tersebut baru bisa didapatkan setelah lulus ujian yang didahului dengan pelatihan HKI. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2005 tentang Konsultan HKI.
Menurut Gunawan, untuk bisa lulus ujian dan mengantongi lisensi seseorang harus memiliki pengetahuan yang mendalam. Terutama, terkait dengan teknis perlindungan hukum atas HKI.
2. Berpengalaman
Gunawan mengingatkan, lisensi saja belum cukup. Seorang konsultan yang baru terjun ke dunia perlindungan HKI akan sulit berkompetisi meskipun sudah mendapat lisensi. Untuk mengatasinya, Gunawan menilai pengalaman merupakan modal lain yang cukup penting.
“Menggali pengalaman bisa dilakukan dengan magang di kantor konsultan HKI yang lebih senior,” tuturnya kepada hukumonline, Senin (18/1).
3. Jeli Memeriksa Hasil Karya
Mantan Ketua Asosiasi Konsultan HKI Indonesia, Justisiasari Perdana Kusuma, mengatakan bahwa seorang konsultan HKI harus jeli dalam memeriksa hasil karya yang ingin didaftarkan. Dengan demikian, si konsultan dapat mengidentifikasi apakah suatu hasil karya investor tersebut bisa dilindungi sebagai HKI atau tidak. Jika bisa, masuk dalam kategori yang mana, apakah paten, hak cipta, merek atau desain industri. Setelah itu, konsultan bertugas untuk mendaftarkan ke Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM.
Justisiasari menambahkan, sebelum mendaftarkan, konsultan harus melihat database HKI yang sudah didaftarkan. Selain itu, menurutnya, seorang konsultan perlu mengecek database permohonan yang sudah diajukan. Hal ini untuk mencegah agar hasil karya yang ingin didaftarkan nantinya ditolak karena ternyata sudah ada karya sejenis dengan nama yang sama.
4. Punya Jaringan Luas
PP No. 2 Tahun 2005 menyaratkan bahwa seorang konsultan HKI minimal harus menangani sepuluh pendaftaran dalam setahun. Bagi Gunawan hal itu bukan merupakan hal sulit. Namun, ia mengakui persyaratan tersebut bisa menjadi kendala bagi para konsultan yang masih pemula.
Oleh karena itu, menurutnya jaringan yang luas merupakan langkah penting agar bisa memenuhi syarat kuota yang ditentukan. Ia mencontohkan, kantornya, Suryomurcito & Co. berafiliasi dengan law firm asal London Rouse & Co, dalam rangka memperluas jaringan tersebut. Hal lain yang bisa dilakukan untuk menambah daftar calon klien menurut Gunawan antara lain rajin menghadiri kegiatan-kegiatan seperti konferensi internasional.
5. Menjaga Integritas
Selain berasal dari jaringan yang sudah dibina, banyak pula klien yang datang karena referensi pihak yang telah terlebih dahulu menggunakan jasa konsultan HKI. Gunawan menyebut, rekomendasi dari mulut ke mulut merupakan media promosi yang cukup efektif. Ia mengatakan, biasanya orang-orang yang sudah menggunakan jasa konsultasinya akan memberikan rekomendasi kepada pihak lain yang membutuhkan jasa sejenis.
Untuk bisa mendapatkan promosi gratis tersebut, Gunawan menilai ada harga lain yang harus dibayar. Integritas dan kualitas merupakan dua kunci yang harus dijaga agar seorang konsultan HKI bisa dipercaya oleh semakin banyak orang.
6. Solutif
Konsultan HKI Yanto Jaya, menuturkan seorang konsultan HKI sejatinya tak hanya menjadi ‘petugas pendaftaran’ saja. Artinya, setelah didaftarkan dan memperoleh perlindungan HKI, kemudian si konsultan dapat membantu untuk melakukan komersialisasi, seperti merancang perjanjian lisensi atau royalti.
Selain itu, ketika terjadi pelanggaran HKI oleh seseorang, konsultanHKI pun memiliki peran penting. Si konsultan dapatmemberi masukan bagaimana upaya hukum yang paling efektif terhadap perlindungan HKI tersebut.Bahkan, jika konsultan itu juga merangkap sebagi advokat, ada nilai tambah yang bisa dilakukannya.
“Biasanya sih, penyelesaian sengketa HKI kita utamakan melalui jalan di luar pengadilan. Tapi kalau memang tidak ada kesepakatan ya jalan terakhir yang harus ditempuh melalui litigasi,” tutur Yanto.