Industri Kreatif Butuh Kebijakan Pendukung
Berita

Industri Kreatif Butuh Kebijakan Pendukung

UMKM dipercaya dapat menjadi penopang ekonomi Indonesia dalam menghadapi krisis.

FNH
Bacaan 2 Menit
Industri Kreatif Butuh Kebijakan Pendukung
Hukumonline
Perlambatan ekonomi global perlu digerakkan oleh semua lini bisnis. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perbankan dan Finansial Rosan Perkasa Roeslani menilai semua lini bisnis perlu digerakkan guna menyokong laju pertumbuhan ekonomi yang positif di tengah perlambatan ekonomi global.

“Sektor-sektor UKM dan industri kreatif yang selama ini mendapat porsi kecil harus ikut didorong karena lebih kokoh dalam menghadapi gejolak pasar global,” kata Rosan dalam siaran pers yang diterima hukumonline, Jumat (09/10).

Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu juga pernah menyampaikan peran ekonomi dan industri kreatif di tengah persaingan global. Dalam keadaan krisis acapkali industri kreatif yang bertahan.

Menurut Rosan, selama ini imbas gejolak di pasar global tidak begitu menyentuh sektor UKM dan industri kreatif. Oleh karena itu, sektor ini, walaupun berskala kecil dan kontribusinya terhadap ekonomi nasional masih di bawah lima persen, sangat layak diandalkan sebagai salah satu solusi penggerak ekonomi nasional. Industri kreatif membutuhkan kebijakan pendukung guna menggerakkan ekonomi nasional.

Misalnya di Jawa Barat. Secara umum, kata Rosan, Jawa Barat merupakan pusat industri kreatif dan UKM nasional. Bandung sudah lama dikenal sebagai pusat kreativitas dalam hal desain, fesyen, arsitektur, film dan video, radio, musik, hingga teknologi perangkat lunak. Bandung dikenal sebagai trendsetter mode bagi kaum muda, selain telah menguatkan posisi sebagai kota jasa yang menawarkan berbagai produk distro, kuliner, rumah produksi sinetron, dan produk seni rupa.

Sayang, industri kreatif di Indonesia masih memiliki sejumlah tantangan yang dihadapi yakni minimnya kebijakan yang mendukung iklim kreasi, misalnya dalam hal perizinan, investasi, permodalan, dan perlindungan hak cipta. Problem lainnya adalah industri kreatif yang acapkali berskala home industri masih berjalan sendiri-sendiri dan belum bersinergi untuk memperkuat posisi tawar di pasar.

Maka, dibutuhkan sebuah formula rantai ekonomi bagi industri kreatif yan gmencakup kegiatan kreasi, produksi, hingga distribusi atau pemasaran. “Bila rangkaian kegiatan ini bisa disinergikan maka produktivitas dan nilainya bisa jauh lebih besar,” terangnya.

Rosan menilai positif kehadiran komunitas-komunitas kreatif di Jawa Barat yang telah menginisiasi sinergi antar produk maupun antar industri kecil. Kehadiran komunitas-komunitas tersebut bisa memacu pertumbuhan usaha-usaha rintisan (start-ups) lain.

Rosan juga memaparkan pentingnya UKM sebagai penggerak ekonomi  di Jabar. Merujuk data BPS tahun 2014, Provinsi Jabar berada di peringkat kedua  dalam jumlah dan jenis UKM per desa/kelurahan dengan jumlah total 16.405. Industri makanan dan minuman menempati posisi pertama dengan jumlah 4.023, disusul industri olahan dari kayu (3.987), industri anyaman (2.266), industri gerabah/keramik (1.828), serta industri konveksi dan tenunan (1.779).

Dia meyakini, bila UKM mampu digerakkan, pertumbuhan ekonomi Jabar, meskipun melambat namun bisa tetap di atas angka rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Yang terpenting, sektor yang terbukti berkontribusi bagi roda perekonomian provinsi dan memiliki peluang pasar yang besar bisa mendapatkan prioritas pemerintah. Salah satunya adalah produk teknologi informatika. Terbukti, sektor ini menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian Jawa Barat pada Triwulan II 2015 sebesar 19,12 persen.

Direktur Institute for Economic Development and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) harus lebih dikembangkan untuk dapat menjadi penopang ekonomi negara ditengah situasi ekonomi yang sedang melemah.

Enny menjelaskan, UMKM harus diberdayakan agar potensi dalam negeri menjadi penopang dan penyelamat negara seperti pada krisis 1998. Sehingga Kementerian Koperasi dan UKM harus mengoptimalkan potensi UMKM sebagai salah satu cara untuk mengatasai perlambatan ekonomi.

Dengan kekuatan di sektor riil, lanjutnya, kondisi global tidak akan memberikan dampak langsung pada perekonomian Indonesia. Enny yakin Indonesia memiliki potensi meningkatkan daya saing UMKM. Untuk itu Kementerian dan UKM harus mendampingi dan membekali dengan pendidikan pada pelaku UMKM untuk dapat menghasilkan produk unggulan serta kemasan yang bagus.
Tags:

Berita Terkait