Dengan kata lain, ada permintaan yang jelas dinyatakan oleh orang yang dibunuh, dan permintaan itu sungguh-sungguh, bukan main-main, atau dalam keadaan kurang sadar. Andi Hamzah berpendapat (Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP, 2015: 56), pembuktian delik Pasal 344 KUHP sangat sulit, karena saksi utama, yakni orang yang meminta hidupnya diakhiri sudah meninggal, kecuali ada saksi lain yang mendengar, atau ada bukti surat. Bagaimana kalau orangnya tuna wicara, bagaimana mengungkapkan kesungguhan itu? Menurut Andi Hamzah, perlu pembuktian yang akurat.
Menurut R. Soesilo (1994: 243), jika permintaan untuk menghilangkan nyawa itu tidak disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh, pelakunya akan dikenakan tuduhan pembunuhan biasa.
Sanksi
Pasal 344 KUHP mengancam siapapun yang melakukan tindak pidana tersebut maksimal 12 tahun penjara. Pada dasarnya perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, sebagaimana disebut dalam Pasal 338 KUHP, adalah 15 tahun penjara. Cuma, unsur permintaan sendiri yang sungguh-sungguh itu berfungsi sebagai pengurang hukuman.
(Baca juga: Euthanasia, Garis Finish yang Dipilih Marieke Vervoort).
Wirjono Prodjodikoro, dalam Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia (1986: 75), menguraikan bahwa bunuh diri sendiri sebenarnya tidak dilarang oleh KUHP. Tetapi tidak diperbolehkan orang lain membunuh orang atas permintaan orang tersebut. Jika permintaanya dari orang tersebut, maka hukumannya dikurangi menjadi 12 tahun. Prof. Wirjono berpendapat ancaman maksimum 12 tahun itu sebenarnya masih agak berat jika diingat bahwa bunuh diri sendiri itu tidak dilarang.
Berdasarkan ketentuan Pasal 350 dan Pasal 357 KUHP, jika orang dihukum karena membunuh biasa, membunuh berencana, atau karena melakukan kejahatan Pasal 344, 347, 348, 353 dan 355 KUHP, dapat dijatuhkan pencabutan hak menduduki jabatan tertentu, hak pilih, hak memasuki militer, dan hak menjadi penasehat atau wali.
Hambatan bukan saja datang dari KUHP, tetapi juga Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki). Pasal 5 Kodeki menyebutkan tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis mauapun fisik wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien.Pasal 45 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juga mewanti-wanti dokter agar memperhatikan pentingnya persetujuan pasien ketika melakukan tindakan. Setiap tindakan kedokteran terhadap pasien harus mendapat persetujuan dari pasien setelah pesien diberikan penjelasan lengkap dari dokter. Penjelasan dokter setidaknya memuat informasi tentang diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang akan dilakukan, alternatif tindakan lain dan risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, serta prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
