Pendidikan tinggi hukum dituntut tak hanya membekali mahasiswa dengan teori dan peraturan, tetapi juga mempersiapkan mereka menghadapi dinamika serta kompleksitas praktik hukum. Karena itu, perguruan tinggi perlu memperkuat keterkaitan pembelajaran akademik dengan praktik di institusi hukum.
Dalam konteks tersebut, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang menggelar kuliah umum sekaligus menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. Kegiatan ini memperluas wawasan mahasiswa tentang perkembangan, peluang, dan tantangan dunia hukum sekaligus memperkuat keterhubungan pendidikan tinggi dengan institusi peradilan.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan MA, Andi Akram menempatkan mahasiswa sebagai calon profesional hukum yang tidak hanya dituntut menguasai teori dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu membaca perubahan serta dinamika kebutuhan hukum masyarakat.
“Perkembangan teknologi, transformasi kelembagaan, perubahan sosial, serta semakin kompleksnya persoalan hukum menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa hukum,” jelas Akram, Kamis (13/8/2026) kemarin.
Baca juga:
- Perkuat Riset Hukum Digital, Untag Semarang Resmikan Hukumonline Corner
- Perkuat Tridharma, FH Untag Semarang Kukuhkan Dua Guru Besar dan Angkat Profesor Emeritus
Ia melanjutkan, kondisi tersebut membuka peluang luas bagi lulusan Fakultas Hukum untuk berkiprah di berbagai bidang, mulai dari peradilan, pemerintahan, advokasi, dunia usaha, akademik, hingga profesi hukum lainnya. Ia juga memberikan perspektif praktis tentang pentingnya membangun kompetensi yang relevan dengan kebutuhan institusi peradilan dan perkembangan hukum nasional.
Dalam hal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Hukum UNTAG Semarang dan MA, Dekan FH UNTAG Semarang, Edi Pranoto mengatakan kerja sama tersebut menjadi langkah untuk memperkuat hubungan kelembagaan antara perguruan tinggi dan lembaga peradilan.
“Kolaborasi ini diharapkan dapat membuka ruang bagi pengembangan kegiatan akademik dan kelembagaan, termasuk peningkatan wawasan mahasiswa, penguatan pembelajaran berbasis praktik, serta pengembangan kegiatan pendidikan dan hukum,” ujar Edi.
Bagi FH UNTAG Semarang, kerja sama tersebut sekaligus menegaskan komitmen untuk menghadirkan pendidikan hukum yang tidak berhenti pada penguasaan aspek normatif. Pendidikan hukum juga diarahkan untuk memberikan pengalaman serta pemahaman mengenai praktik hukum secara nyata.
“Kolaborasi dengan MA RI diharapkan memberikan nilai tambah bagi proses pembelajaran sekaligus memperkuat kesiapan mahasiswa memasuki dunia profesional,” tegasnya.
Tema “Peluang dan Tantangan Mahasiswa Fakultas Hukum” relevan dengan tuntutan terhadap lulusan hukum yang adaptif, berintegritas, kritis, serta mampu mengikuti perkembangan hukum nasional dan global. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan memahami luasnya peluang profesi dan ruang pengabdian di bidang hukum.
Kuliah umum dan penandatanganan kerja sama tersebut tidak sekadar menjadi agenda seremonial. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya FH UNTAG Semarang untuk menjembatani dunia akademik dengan praktik hukum dan peradilan. Mahasiswa sebagai generasi penerus pembangunan hukum Indonesia perlu dipersiapkan menghadapi perubahan dengan kompetensi, integritas, dan kemampuan beradaptasi.
“Fakultas Hukum UNTAG Semarang terus mendorong lahirnya sarjana hukum yang tidak hanya memahami hukum, tetapi juga mampu mengawal keadilan, menjawab tantangan zaman, dan berkontribusi terhadap pembangunan hukum Indonesia,” pungkas Edi.
