FHUI Gelar Seminar Nasional Evaluasi Pendidikan Hukum Terhadap Pelaksanaan Hukum di Indonesia
Terbaru

FHUI Gelar Seminar Nasional Evaluasi Pendidikan Hukum Terhadap Pelaksanaan Hukum di Indonesia

Mantan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dalam keynote speak-nya berbagi pengalaman dan pandangan pribadi tentang perjalanan kariernya sebagai sebagai Mantan Menteri Luar Negeri dan juga seorang diplomat.

CR 33
Bacaan 4 Menit

Semangat yang sama masih ada hingga kini, kata dia, di mana Sarjana Hukum terus berperan aktif dalam mengembangkan hukum di Indonesia, bukan lagi dengan hukum kolonial, tetapi dengan hukum yang berakar pada nilai-nilai Indonesia. 

“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para alumni dan seluruh yang hadir hari ini. Semoga Tuhan yang Maha Esa membalas segala kebaikan Bapak-Ibu sekalian demi generasi penerus bangsa," tutupnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri periode 2014-2024, Retno Marsudi, dalam keynote speak-nya, berbagi pengalaman dan pandangan pribadi tentang perjalanan kariernya sebagai  sebagai Mantan Menteri Luar Negeri dan juga seorang diplomat. Retno mengungkapkan bahwa mulai 1 November mendatang, dirinya akan mengemban tanggung jawab baru sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk isu AIR.

Hukumonline.com

Hadir pula Retno Marsudi yang merupakan salah satu alumni FHUI dan telah berkarier sebagai Menteri Luar Negeri selama sepuluh tahun. Foto: CR 33

Retno menekankan pentingnya persiapan dalam membangun bangsa, terutama melalui pendidikan sebagai landasan utama. "Pertanyaan mendasar yang muncul adalah bagaimana cara terbaik untuk membangun sebuah bangsa? Salah satu hal yang saya sukai adalah konsep bahwa pendidikan adalah kunci utama. Pendidikan akan terus menjadi fondasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik," ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Retno menyoroti proses pembuatan hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan nilai kepada masyarakat luas. Dia menjelaskan bahwa inklusivitas menjadi salah satu prinsip utama dalam pembentukan hukum, khususnya dalam melibatkan perempuan dan kelompok rentan.

"Ada data yang menunjukkan bahwa jika perempuan terlibat dalam proses negosiasi atau mediasi, hasilnya cenderung lebih baik dan lebih berkelanjutan. Berdasarkan hal ini, di Asia Tenggara, kita membentuk sebuah inisiatif bernama Southeast Asia Women Negotiators, yang bertujuan untuk melatih dan memberdayakan perempuan agar dapat menjadi negosiator maupun mediator." jelasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info