Pentingnya peran hukum dalam kehidupan modern kini semakin tak terbantahkan. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sebagai salah satu lembaga pendidikan hukum terbaik di Indonesia, kini menempati peringkat kedua sebagai fakultas terfavorit di UI, yang menunjukkan betapa besarnya pengaruh yang dihasilkan oleh para lulusan FHUI ini.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Parulian Paidi Aritonang, mengatakan Sarjana Hukum, khususnya dari UI kini menempati posisi yang sangat penting. “Hal ini menunjukkan betapa besar pengaruh ilmu hukum dalam masyarakat,” ujarnya saat memberikan sambutan pada acara Seminar Nasional Evaluasi Pendidikan Hukum terhadap Pelaksanaan Hukum di Indonesia yang diadakan di Kampus FHUI, Rabu (23/10).
Dalam acara tersebut, hadir pula Retno Marsudi, yang merupakan salah satu alumni FHUI dan telah berkarier sebagai Menteri Luar Negeri selama sepuluh tahun. Aritonang mengapresiasi kontribusi beliau dan menyebutkan bahwa pengalaman selama sepuluh tahun di dunia pemerintahan telah memberikan banyak ilmu bagi perkembangan hukum di Indonesia.
Baca Juga:
"Hari ini kita memiliki pembicara luar biasa, Ibu Retno, yang telah banyak berkontribusi dalam pemerintahan dan perkembangan hukum di Indonesia. Meski beliau memiliki latar belakang Sarjana Hukum, bidang yang digelutinya sangat luas, dan hal ini menunjukkan betapa besar peran hukum di berbagai aspek kehidupan," ucapnya.
Selain itu, dia juga menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran dan kontribusi para alumni FH UI tahun 1983 yang meskipun telah lulus selama puluhan tahun, tetap memberikan dukungan dan menunjukkan semangat tinggi.
"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh alumni angkatan 1983, yang meskipun sudah lama lulus, tetap terlihat awet muda. Saya sangat mengapresiasi kehadiran rekan-rekan pada hari ini, terutama kepada Bapak Hafzan Taher yang telah banyak membantu Fakultas Hukum UI," lanjutnya.
Semangat yang sama masih ada hingga kini, kata dia, di mana Sarjana Hukum terus berperan aktif dalam mengembangkan hukum di Indonesia, bukan lagi dengan hukum kolonial, tetapi dengan hukum yang berakar pada nilai-nilai Indonesia.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para alumni dan seluruh yang hadir hari ini. Semoga Tuhan yang Maha Esa membalas segala kebaikan Bapak-Ibu sekalian demi generasi penerus bangsa," tutupnya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri periode 2014-2024, Retno Marsudi, dalam keynote speak-nya, berbagi pengalaman dan pandangan pribadi tentang perjalanan kariernya sebagai sebagai Mantan Menteri Luar Negeri dan juga seorang diplomat. Retno mengungkapkan bahwa mulai 1 November mendatang, dirinya akan mengemban tanggung jawab baru sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk isu AIR.
Hadir pula Retno Marsudi yang merupakan salah satu alumni FHUI dan telah berkarier sebagai Menteri Luar Negeri selama sepuluh tahun. Foto: CR 33
Retno menekankan pentingnya persiapan dalam membangun bangsa, terutama melalui pendidikan sebagai landasan utama. "Pertanyaan mendasar yang muncul adalah bagaimana cara terbaik untuk membangun sebuah bangsa? Salah satu hal yang saya sukai adalah konsep bahwa pendidikan adalah kunci utama. Pendidikan akan terus menjadi fondasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik," ucapnya.
Dalam kesempatan ini, Retno menyoroti proses pembuatan hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan nilai kepada masyarakat luas. Dia menjelaskan bahwa inklusivitas menjadi salah satu prinsip utama dalam pembentukan hukum, khususnya dalam melibatkan perempuan dan kelompok rentan.
"Ada data yang menunjukkan bahwa jika perempuan terlibat dalam proses negosiasi atau mediasi, hasilnya cenderung lebih baik dan lebih berkelanjutan. Berdasarkan hal ini, di Asia Tenggara, kita membentuk sebuah inisiatif bernama Southeast Asia Women Negotiators, yang bertujuan untuk melatih dan memberdayakan perempuan agar dapat menjadi negosiator maupun mediator." jelasnya.
Partisipasi perempuan, katanya, terbukti memberikan dampak positif yang signifikan, baik dalam hasil negosiasi maupun keberlanjutan hasil tersebut. "Saat ini kita telah mencapai hampir 50% partisipasi perempuan, sehingga tidak ada lagi alasan untuk mengecualikan perempuan dari dunia pembuatan kebijakan atau hukum. Perempuan sudah berinvestasi besar dalam berbagai bidang, dan oleh karena itu, we are part of the solution—perempuan harus dimasukkan sebagai bagian dari solusi." lanjut dia.
Menyinggung masa depan hukum di Indonesia dan peran Sarjana Hukum, menurutnya, hukum dan diplomasi merupakan dua hal yang tak terpisahkan, dan sarjana hukum memiliki masa depan cerah, khususnya di Kementerian Luar Negeri.
Mengenai masa depan sarjana hukum di Kementerian Luar Negeri, kata dia, prospeknya sangat cerah. Setiap langkah yang diambil oleh Kementerian Luar Negeri pasti melibatkan peran dari bidang hukum. Dalam negosiasi perbatasan, ekonomi, hingga perlindungan WNI, selalu melibatkan rekan-rekan dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa diplomasi yang kuat harus selalu didasarkan pada landasan hukum yang kokoh. "Diplomasi tidak bisa dipisahkan dari hukum karena diplomasi bergerak dengan dasar hukum. Jika diplomasi tidak berlandaskan hukum, maka akan terjadi kekacauan, tanpa arah yang jelas. Segala sesuatu harus memiliki dasar hukum yang kuat." tuturnya.
Retno juga memberi semangat kepada para mahasiswa hukum yang hadir. Meski sudah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Retno mengatakan dari pengalamannya, para mahasiswa hukum memiliki masa depan yang sangat baik jika ingin berkarier di Kementerian Luar Negeri. “Ilmu hukum yang Anda pelajari akan sangat berguna dalam berbagai aspek diplomasi dan hubungan internasional." tambahnya.
