Tindak pidana yang dilakukan oleh si penyebar info palsu sebenarnya dapat dikategorikan sebagai pencemaran. Hanya saja media yang digunakan adalah surat elektronik.
Abubakar menerangkan untuk kasus surat edaran BPOM palsu sebenarnya sudah diproses secara hukum. Proses hukum tersebut berangkat dari pengaduan PT Tempo Scan Pasific ke Direktorat II/Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri pada 2 Agustus 2006. Pengaduan ini kemudian diteruskan ke Unit IV/IT Cyber Crime Dit II/Eksus.
Sang pelaku yakni Andri Purba, seorang Housekeeping Manager Security Coordinator Siloam Hospital Lippo Karawaci, pun telah divonis empat bulan penjara dengan masa percobaan delapan bulan. Andri terjerat Pasal 310 ayat (2) KUHP tentang tindak pidana pencemaran (tertulis) yang hukumannya maksimal satu tahun empat bulan.
Agen sosialisasi
Walau sudah divonis, ternyata surat palsu itu masih terus beredar di internet. Terkait hal ini, Abubakar mengatakan polisi bisa saja mengadakan pengusutan lanjutan. Asal ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, kata Abubakar. Adanya pengaduan menjadi syarat mengingat Pasal 310 adalah bentuk delik aduan.
Ada beberapa kemungkinan mengapa surat tersebut masih beredar di internet. Mungkin ada pelaku lain, atau pelaku yang divonis ini masih coba-coba mengulangi tindakannya. Itu menurut Abubakar.
Namun, terpikirkah oleh anda kalau surat elektronik alias email itu penyebarannya bisa sangat tidak terkontrol. Bisa saja anda yang mendapat email itu. Tanpa mengetahui keaslian surat itu, anda meneruskannya (forward) ke beberapa atau banyak teman. Dengan ini, tanpa sadar anda bisa dianggap juga turut berkontribusi dalam penyebaran surat sesat tersebut.
Kriminolog dari Universitas Indonesia Erlangga Masdiana mengatakan komunitas cyber memang yang paling rentan dimanfaatkan untuk penyebaran informasi sesat. Baik sadar maupun tidak, komunitas ini telah menyebarluaskan tindak pidana. Belakangan semakin marak. Banyak informasi sampah beredar di internet, katanya.
