Untuk itu, saran pengajar Media Massa dan Kejahatan ini, sebaiknya pengguna internet harus membiasakan diri kritis ketika menerima informasi. Jangan take it for granted (jangan mengambil begitu saja). Pengguna harus hati-hati dalam mencerna informasi agar mereka tidak turut andil atas beredarnya info sesat, seperti dalam kasus BPOM ini.
Pertanggungjawaban pidana
Walau komunitas cyber bisa dianggap turut andil dalam penyebaran informasi sesat. Yang sudah pasti dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah pihak yang membuat surat dan menyebarkannya. Komunitas cyber sebagai agen sosialisasi infromasi itu mungkin juga dapat terjerat tindak pidana.
Seorang pakar hukum telematika yang tidak mau disebutkan identitasnya, menjelaskan pelaku tindak pidana pencemaran melalui media elektronik harus memenuhi unsur Pasal 27 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (UU ITE).
UU ITE Pasal 27
(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. |
Harus ada unsur kesengajaan dan tanpa hak mendistribusikan. Itu harus kumulatif, tegasnya. Kalau informasi yang ia sebarkan menurut pengalaman atau hanya konon katanya, maka tidak masuk kategori pasal ini.
Unsur sengaja yang dimaksud di sini adalah apakah orang itu memang mengetahui dan menghendaki (informasi sesat ini tersebar) untuk merusak kehormatan atau nama baik. Misalnya, tujuannya memalukan. Biar BPOM itu dibilang nggak becus dan lain-lain.
Namun, belum dikatakan terkategori Pasal 27 ayat (3) apabila unsur selanjutnya tidak terpenuhi. Harus dilihat juga istilah tanpa hak dan mendistribusikan. Ada distribusi dalam artian luas atau hanya memberi informasi ke teman-teman. Kalau memang sengaja menyebarkan ke milis A, B, C dan mengirim ke semua orang, bukan hanya teman. Orang tersebut telah tanpa hak mendistribusikan informasi bermuatan pencemaran, tukasnya.
