Mengembalikan Pancasila ke dalam kehidupan konkret masyarakat baik sebagai dasar perilaku masyarakat maupun sebagai dasar penyelesaian sengketa yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, diperlukan satu pedoman yang jelas, dikenal diakui dan dipergunakan. Penulis menggagas pemikiran Pancasila Judgement Rule dalam artikel ini berangkat dari pemahaman bahwa nilai-nilai dan butir-butir Pancasila itu sendiri sifatnya nyata dan jelas serta dapat dijadikan pedoman terapan perilaku masyarakat atau sebagai dasar penyelesaian sengketa.
Lebih lanjut pada konsep pemikiran Pancasila Judgement Rule, maka acuan baik, buruk, benar, salah berada dalam ukuran nilai-nilai dan butir-butir Pancasila itu sendiri. Selanjutnya pemahaman ‘Judgement Rule’ itu sendiri adalah ukuran yang dipergunakan untuk menentukan kualifikasi dari baik, buruk, benar, dan salah. Dengan menghindari penjelasan yang terlalu filosofis atau berbelit-belit, gagasan Pancasila Judgement Rule sebagai teori terapan dalam ilmu hukum sebagai ukuran nyata kualifikasi sebuah tindakan dengan mendasarkan pada nilai-nilai dan butir-butir Pancasila.
Demikian juga pada konteks putusan pengadilan bahwa Pancasila Judgement Rule sebagai teori terapan dalam ilmu hukum nantinya diharapkan dapat dipergunakan sebagai ratio decidendi (pertimbangan hukum) oleh hakim di dalam memutus suatu perkara, sehingga akan terbentuk budaya pertukaran argumentasi di ruang peradilan dengan mendasarkan pada nilai-nilai dan butir-butir Pancasila.
Tentu penggunaan Pancasila Judgement Rule yang konsisten oleh para hakim dalam memutus suatu perkara akan diikuti oleh pemangku kepentingan peradilan, seperti jaksa dan penasihat hukum. Urgensi dari penggunaan dan diseminasi doktrin Pancasila Judgement Rule saat ini kebanyakan perdebatan dan argumentasi yang ada di ruang peradilan dan ruang-ruang pembelajaran hukum adalah berbasis pada hukum normatif yang bersifat preskriptif.
Dengan pengaruh sistem hukum Eropa Kontinental yang kuat, hakim seringkali disebut sebagai ‘corong perundangan’ yang artinya benar dan salah sangat bergantung pemenuhan unsur dalam peraturan perundang-undangan. Ironisnya, banyak aturan zaman kolonial yang tidak disusun berbasis nilai-nilai dan butir-butir Pancasila masih menjadi pilar hukum utama di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Burgerlijke Wetboek/BW) hingga Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg).
Peluang menerapkan doktrin Pancasila Judgement Rule (jika di kemudian hari dikembangkan dan diakui sebagai doktrin ilmu hukum) ini terbuka melalui Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan dengan asasnya yakni res judicata pro veretate habitur yakni hakim dianggap tahu akan hukumnya.
Gagasan Pancasila Judgement Rule ini perlu dikembangkan menjadi sebuah doktrin hukum atau teori terapan di bidang ilmu hukum, kemudian mulai dipergunakan pada ruang praktik hukum atau ruang-ruang pengajaran hukum. Jika suatu hari kelak Pancasila Judgement Rule diakui sebagai doktrin hukum atau teori terapan di bidang ilmu hukum, setidaknya bangsa Indonesia memiliki doktrin atau teori terapan di bidang ilmu hukum yang berasal dari nilai-nilai ke-Indonesiaan yang menjamin identitas Pancasila pada hukum Indonesia itu sendiri.
