Ada atau tidaknya Ranperda Ketertiban Umum agaknya tak berpengaruh terhadap kehidupan gepeng di sekitar Istiqlal. Di masjid termegah se-Asia Tenggara ini, pada bulan Ramadan, para gelandangan dan pengemis (gepeng) seperti menemukan surganya. Ramadan tahun lalu, jumlah pengemis di sini bahkan melonjak tiga kali lipat dibanding hari biasa. Berdasarkan perkiraan Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI), sehari-hari setidaknya ada 150 gepeng yang mengais rejeki di sekitar Istiqlal. Berarti, pada Ramadan tahun lalu, Istiqlal dihuni sekitar 450 gepeng. Sekarang sudah tinggal sedikit, apalagi malam Minggu kemarin ada razia yang dilakukan Satpol PP, ungkap Sekretaris BPPMI, Subandi. Dari razia itu, sekitar 100 gepeng diciduk, namun puluhan lainnya berhasil meloloskan diri dan kini kembali mengemis.
Dibiarkan
BPPMI sendiri punya dasar untuk menertibkan para gepeng, yaitu Keputusan Ketua BPPMI No. 47/SK/BPPMI/XII/ 2005. Pengunjung dianjurkan memberi infaq dan silahkan masukkan ke dalam kotak jariah yang ada di dalam masjid istiqlal, bunyi Keputusan itu, sebagaimana terpampang di baliho besar di pintu masuk. Keputusan itu juga menyatakan, pengunjung wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan masjid istiqlal. Selain itu, pengunjung wajib berpakaian Islami.
Meski ada Keputusan itu, toh petugas keamanan Istiqlal tak bertindak represif terhadap pengemis. Selain menertibkan parkir kendaraan bermotor, kerja mereka terutama adalah mengatur shaf (barisan) shalat. Maka ketika barisan pengemis menghiasi beberapa pintu keluar masjid, para petugas itu hanya memantau; tak lebih. Kami hanya bisa menasehati, tidak bisa menindak. Ibaratnya, tangan kami ini dilarang menyentuh mereka. Tapi kalau ketemu Satpol PP, mereka takut, ujar Kanda Kusmana, seorang petugas keamanan. Ia menuturkan, petugas keamanan terbagi menjadi tiga regu. Tiap regu terdiri dari 13 orang. Itupun masih dibantu delapan satpam yang berjaga di pintu gerbang. Istiqlal ini luasnya sekitar sembilan hektare. Kami kewalahan kalau ngurusi pengemis, tandas Kanda. Apalagi kami kerja kan pakai shift. Tenaga kami terbatas.
Sementara itu, Subandi menyatakan, bakal tunduk pada ketentuan Pemda DKI. Sebagai aparat pemerintahan yang baik, kalau memang peraturannya seperti itu ya harus kita ikuti, tandasnya. BPPMI adalah organisasi yang bernaung langsung di bawah Menteri Agama. Maka Subandi menyebut diri sebagai aparat pemerintah.
Apakah ini berarti BPPMI akan menangkap orang yang memberi sedekah kepada pengemis? Ditanya begitu, Subandi hanya menjawab diplomatis,Kita lihat dulu.
Subandi punya prediksi bahwa Ranperda soal Ketertiban Umum ini akan bernasib seperti Perda tentang Larangan Merokok di Tempat Umum. Di atas kertas aturan itu ada, tapi tidak pernah dilaksanakan, ujarnya.
Tak Tega
Siang itu, sebuah mobil patroli Satpol PP berteduh di bawah sebuah pohon, tak jauh dari pintu gerbang samping masjid istiqlal. Delapan personel Satpol PP ternyata tidak sedang bertugas di Istiqlal, melainkan hanya merebahkan badan sembari memencet-pencet tombol telepon genggam.
Untuk urusan gepeng di sekitar istiqlal, kami tidak punya wewenang. Itu wewenangnya petugas keamanan internal sini. Kalau ada perintah, bisa, cerita Rahman Hakim. Ia dan kawan-kawannya merupakan Satpol PP dari kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Daerah operasi mereka di antaranya adalah Gambir, Istiqlal dan Lapangan Banteng.
Rahman mengaku mengetahui Ranperda ketertiban umum DKI Jakarta. Ia juga tahu bahwa pengemis dan pemberi uang kepada pengemis bisa dikenai hukuman. Namun, secara pribadi ia tak menyetujui seluruh isi Ranperda ini. Saya sebenarnya tidak tega kalau pengemis yang tua atau catat kena razia. Kecuali kalau nodong kayak preman, kata Rahman. Kami belum pernah merazia orang yang memberi sedekah kepada pengemis. Saya juga punya hati.
Satpol PP lahir atas amanat Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Keberadaannya makin dikukuhkan oleh Ranperda Ketertiban Umum DKI Jakarta. Bersama Pejabat Penyidik Pegawai Sipil, Satpol PP diberi wewenang untuk menangkap dan memeriksa para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Mereka yang ditangkap selanjutnya dikumpulkan dan dibina di Panti Rehabilitasi Kedoya.
Kekerasan di Kedoya
Di Kedoya tidak ada nasi padang. Di Kedoya juga tidak ada latihan keterampilan. Di sana saya sering mengalami kekerasan. Begitulah pengakuan Dedi, seorang pengamen, saat mengadu ke Komnas HAM, kemarin.
Empat kali dimasukkan ke Panti Kedoya, Dedi tak pernah diperlakukan secara manusiawi. Ia bahkan harus tidur di tempat sempit layaknya sel. Karena itu, ia tak mau lagi ditangkap dan dibina di Kedoya. Tak hanya Dedi yang punya kenangan pilu di Kedoya. Banyak penyandang masalah sosial lainnya juga punya kenangan serupa. Para aktivis sosial seperti LBH, LBH APIK, Arus Pelangi lantas mengadvokasi mereka demi mendapatkan hak-hak dasarnya selaku manusia.
Shalat Jumat baru saja rampung. Perempuan-perempuan renta bersimpuh di depan pintu keluar masjid istiqlal; berharap ada dermawan yang bersedia mengulurkan rupiah. Seorang pria berbaju batik menghampiri mereka. Kepada masing-masing perempuan, ia berikan seribu rupiah.
Anda tahu Pemprov DKI punya Ranperda Ketertiban Umum yang melarang warganya memberi sedekah kepada pengemis? tanya hukumonline, kepada pria itu, sesaat kemudian, Jumat (14/9) akhir pekan lalu. Iya, saya tahu, jawab pria bernama Hasyim Umar ini. Saya tidak setuju dengan Perda itu. Sedekah itu hukumnya sunnah, kok dilarang. Mestinya pemerintah yang menanggulangi masalah kemiskinan ini, bukan melarang orang memberi sedekah.
Sementara itu, seorang pengemis hanya menggelengkan kepala ketika hukumonline menanyainya soal Ranperda itu. Pengemis lainnya mengaku tidak tahu. Sedekah, Pak. Sedekah, Pak, ujarnya, ketika hukumonline berusaha bertanya lebih jauh. Sikap yang hampir sama ditunjukkan oleh pengemis-pengemis lainnya.
Pasal 40 C Ranperda DKI Jakarta tentang Ketertiban Umum yang menggantikan Perda No. 11 Tahun 1988, melarang tiap orang menjadi pengemis maupun memberi sejumlah uang kepada pengemis. Jika larangan itu dilanggar, sesuai Pasal 60 ayat (1) Ranperda ini, mereka bisa didenda dari Rp100 ribu hingga Rp20 juta. Bisa juga dikurung selama 10 hingga 60 hari.
Sejak ditetapkan Pemda dan DPRD DKI dalam Rapat Paripurna, Senin (10/9), Ranperda ini menuai kecaman dari banyak kalangan. Kepala Pusat Penerangan Departemen Dalam Negeri Saut Situmorang bahkan sudah memberi sinyal: Ranperda ini kemungkinan besar dibatalkan lantaran bertentangan dengan sejumlah peraturan perundangan yang lebih tinggi.
