Apa pentingnya menerbitkan peraturan pelaksana itu?
Walaupun kita mempunyai koleksi ribuan judul himpunan peraturan, kita tidak akan bisa yakin bahwa itu yang lengkap. Bisa saja ditemukan bahwa ada peraturan yang terlewat. Ada peraturan yang sudah lama berlaku, tetapi karena tidak diterbitkan kita tidak tahu. Dan itu membuka peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan, juga menimbulkan ketidakpastian di masyarakat mengenai apa yang sebetulnya menjadi kewajibannya.
Bila dihubungkan dengan fiksi hukum, bahwa tiap orang dianggap tahu tentang hukum?
Ya, kita tahu bahwa dalam pendidikan hukum selalu diajarkan bahwa masyarakat dianggap mengetahui aturan hukum. Itu merupakan satu pegangan dari sistem hukum. Tanpa itu legitimasi untuk menegakkan hukum kurang kuat. Tapi padanan dari prinsip itu adalah harus ada suatu sarana yang memungkinkan masyarakat mengetahui hukum kalau mereka berminat. Apa lagi kalau mereka menjalankan suatu usaha yang bergerak dalam satu bidang tertentu. Mereka tentunya ingin memperoleh suatu kepastian apa yang disyaratkan terhadap usaha mereka. Itu yang dicari, sarana penerbitan.
Sarana itu bentuknya seperti apa?
Di kebanyakan negara memang seperti Berita Negara, terbit setiap hari, memuat peraturan. Kalau suatu departemen mau memberlakukan suatu peraturan sesuai tata tertib, tata urut dari tingkat peraturan, mereka menerbitkannya dalam berita negara itu. Lalu penyebarluasannya, bisa melalui lembaga seperti percetakan negara.
Kebanyakan negara mempunyai percetakan negara khusus untuk menerbitkan terbitan-terbitan resmi dan juga bahan yang dianggap diperlukan oleh masyarakat dan dihasilkan oleh pemerintah dan kemudian dijual. Tidak dijual dengan mencari untung, tapi sekadar kembali ongkos produksi dan distribusi. Kalau dianggap sangat penting untuk masyarakat mungkin disubsidi oleh anggaran.
Bagaimana dengan Berita Negara?
Berita Negara di sini memang sistemnya sudah begitu, tetapi cakupannya yang menjadi masalah. Kalau Berita Negara di sini 'kan terbit setiap minggu, dan bisa memuat peraturan tapi tidak wajib. Kebanyakan peraturan tidak muncul dalam Berita Negara. Dari ribuan peraturan, yang muncul paling hanya puluhan.
Apa kekurangan Berita Negara?
Pertama, dalam keadaan seperti sekarang, satu terbitan yang terbit setiap minggu tidak akan memadai. Karena kebijaksanaan keluar setiap hari jadi perlu terbit setiap hari. Kedua, masalah yang dihadapi oleh Berita Negara yang ada, termasuk Lembaran Negara, ialah jumlah yang dicetak dan penyebarluasannya yang sangat minim. Kebanyakan perpustakaan tidak dapat Lembaran Negara itu karena jumlah yang diterbitkan hanya beberapa ribu. Kalau Berita Negara, bisa berlangganan walaupun datangnya agak terlambat. Hanya masalahnya adalah cakupannya yang perlu ditingkatkan.
Kalau Lembaran Negara?
Lembaran Negara adalah bagian dari Berita Negara. Dari segi wajib memang sudah terjawab dengan Lembaran Negara. UU dan PP memang wajib diundangkan di situ. Yang menjadi masalah penyebarluasannya. Jumlahnya hanya ribuan dan kebanyakan diberikan kepada pejabat, seperti menteri, gubernur, dan pemda. Jadi habis di situ. Untuk publik tidak tersisa, perpustakaan tidak diberikan. Kalau mencari sulit.
