Bagaimana dengan pemanfaatan teknologi untuk penyebarluasan informasi?
Diharapakan bahwa teknologi bisa membantu agar penerbitan dan penyebarluasan menjadi lebih murah. Pada 15 tahun lalu dicoba dengan microfish, seperti pada PDH UI dan BPHN. Dengan harapan koleksi itu bisa juga digunakan oleh fakultas hukum yang di daerah. Bukunya itu sudah tidak bisa dicari lagi karena sangat langka. Namun dengan microfish seperti mencetak klise lagi. Itu lebih murah dari mencari lagi dan membeli semua buku. Tapi pada akhirnya juga ada kendala harga.
Bagaimana perkembangan selanjutnya?
Sesudah itu muncul teknologi digital. Awalnya memerlukan biaya tinggi, untuk menghimpun, mengalihkan pada digital, memberi redaksi, memastikan bahwa itu 100 % akurat, dan memberi redaksi lagi. Tapi sesudah melewati tahapan itu, penggandaannya menjadi murah sekali. Kalau sudah tersedia dalam CD Rom dan disket, sudah mudah. Sekarang muncul internet. Awalnya mahal juga untuk persiapan biaya bahannya. Tapi, kalau sudah di internet, tidak ada lagi harga kertas, harga penyebarluasan, pengiriman, dan sebagainya. Hanya biaya akses terhadap data base yang ada di server.
Dengan adanya internet apakah masih diperlukan penerbitan peraturan dengan kertas?
Mungkin masih diperlukan. Tetapi bisa juga dipikirkan ada satu situs di mana pemerintah menyediakan versi lengkap dan resmi dari semua peraturan. Dengan begitu, masyarakat yang berminat selau bisa mencari dan bisa memanfaatkannya.
Bukankah hanya sekian persen dari 200 juta penduduk Indonesia yang mempunyai akses terhadap internet?
Ya, memang. Pengguna internet Indonesia saat ini hanya 1,5-2% dari jumlah penduduk. Saya kira itu hanya masalah waktu. Tujuan akhirnya adalah semua orang harus punya akses. Yang perlu diamati ialah berapa persen dari kalangan hukum yang memanfaatkan internet. Dan seberapa jauh bisa dilayani kepentingan mereka, seperti praktisi, biro-biro hukum, pengadilan, dan perpustakaan hukum. Itu target dan sekarang baru dimulai.
Anda mengatakan, tak ada kewajiban menerbitkan peraturan di bawah PP. Apa dampaknya?
Pertama, korupsi. Kedua, masyarakat selalu dalam kebodohan, tidak tahu apa yang berlaku. Bisa saja masyarakat sudah mempunyai peraturan dari menteri yang bersangkutan dan ia mengikuti ketentuannya, misalnya untuk memperoleh lisensi, izin usaha. Begitu sampai ke departemen dikatakan bahwa peraturannya sudah diganti. Itu sering sekali terjadi.
Masyarakat dirugikan dan itu suatu bentuk kekuasaan yang tidak mau dikendalikan. Sistem yang tidak mau bertanggung jawab pada masyarakat. Akhirnya, masyarakat selalu dalam keadaan tidak pasti mengenai apa yang masih berlaku. Sampai-sampai kantor-kantor hukum yang terkemuka, sebelum mengeluarkan pendapat hukum yang berdasarkan satu peraturan pelaksana, mereka masih telpon untuk bertanya apakah masih berlaku atau tidak.
