Dampaknya terhadap bisnis?
Bisnis 'kan harus tahu apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Untuk melakukan sesuatu, perlu dipenuhi syarat hukum apa. Karena selalu tidak pasti muncul perantara yang seolah-olah sudah tahu.
Mengenai putusan pengadilan, bukankah seharusnya publik dapat mengaksesnya?
Menurut saya dan banyak ahli lain, itu harus. Walaupun Indonesia tak memakai sistem preseden, masyarakat perlu tahu bagaimana hukum diterapkan. Dan itu diterapkan di putusan pengadilan. Masyarakat perlu tahu bagaimana hakim menerapkan hukum dalam kasus tertentu. Masyarakat bisa belajar dari situ.
Sudah menjadi rahasia umum, untuk mendapatkan putusan, masyarakat, termasuk biro-biro hukum, harus membayar. Apakah itu tidak melanggar hak publik?
Itu suatu sistem yang tidak sehat. Belum tentu semua bisa diperoleh dengan membayar. Kalau ada yang diperoleh dengan cara tersebut, itu bukan melalui badan pengadilan karena mereka tidak memiliki desk informasi. Kalau ada dana yang tersedia untuk memperoleh informasi itu, sayangnya itu tidak digunakan untuk mendukung sistem informasi tersebut.
Informasi hukum jadi mahal. Pengusaha kecil tidak mungkin mencari dana untuk membeli salinan putusan. Itu belum bisa dikatakan korupsi. Tapi, kalau akses terhadap informasi hukum itu sulit, yang diuntungkan adalah yang memiliki kemampuan yang lebih besar. Akhirnya kesenjangan antara yang besar dan yang kecil makin melebar.
Belum lagi informasi untuk masyarakat di daerah?
Bayangkan bila masyarakat ingin mencari peraturan daerah. Mungkin harus ke ibu kota provinsi, harus ke kantor setwilda. Kalau orang kampung, ke ibu kota provinsi saja sudah perjalanan jauh dan makan biaya, apa lagi mungkin takut masuk ke pekarangan setwilda. Tapi di situ sekretariat daerah yang ada keputusan gubernur dan peraturan daerah. It's a crazy system, tidak melayani umum, tetapi melayani pejabat.
Hal-hal seperti itu perlu dipecahkan melalui sistem yang seperti dibangun BPHN. Yakni, menertibkan cara kerja, memberi pedoman untuk orang yang mengelola peraturan di daerah, departemen, universitas, dan perpustakaan. Lalu membantu mereka untuk saling menjalin hubungan untuk tukar menukar info. Seperti BPHN, mereka punya desk informasi. Siapa pun bisa telpon atau kirim surat atau faksimile ke sana. Mereka melayani tanpa biaya. Kalau itu di luar kota, hanya biaya kirim yang mereka kenakan.
Ada pendapat, untuk membersihkan pengadilan, salah satu cara dengan transparansi putusan karena dari situ kita bisa melihat kejujuran dan kualitas dari hakim. Apa komentar Anda?
Ya, saya setuju ide itu. Itu sebagian dari usaha untuk membersihkan pengadilan. Memang bisa saja ada putusan yang dasarnya tindakan korupsi, tapi kalau dibaca tidak terlihat. Orang bisik-bisik ada korupsi di situ. Bisa ya, bisa tidak. Tapi kita tidak bisa memeriksa sendiri putusannya, masuk akal atau tidak, suatu penalaran hukum yang baik atau tidak.
Apa yang bisa Anda rekomendasikan untuk menjawab permasalahan dalam sistem informasi hukum Indonesia?
Saya mau mengingatkan, kalau sudah ada aturan yang mewajibkan penerbitannya, banyak masalah yang akan mulai dipecahkan. Dan itu sebaiknya jangan hanya peraturan, tetapi juga putusan pengadilan. Peraturan pe-UU-ngan dari yang paling tinggi sampai paling rendah dan putusan pengadilan wajib diterbitkan.
Dalam bentuk UU?
Ya, dalam bentuk UU. Kalau tidak, kewajibannya di mana? Keputusan presiden, menteri, dan dirjen lebih dilihat sebagai alat kekuasaan daripada produk hukum. Padahal, produk itu mengikat masyarakat. Dan yang mengikat masyarakat mau tidak mau harus terbit.
(Nay/Rfl/APr)
