Isi gugatan tersebut sama persis dengan gugatan rekonvensi sebelumnya dan somasi. Hal yang berbeda adalah besaran kerugian. Pada gugatan rekonvensi dan somasi kerugian adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tapi pada gugatan di PN Jakarta Barat ini, besaran kerugian adalah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Padahal kerugian yang dimaksud tetap sama yaitu biaya yang keluar untuk honorarium jasa advokat bagi kuasa hukum Grab yakni Lawfirm Rajamada & Partners.
Kejadian ini menyebabkan Pemohon merasa dirugikan secara langsung atas kata “kerugian” yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang dimaknai termasuk juga honorarium atas jasa hukum dari penggugat (Grab Indonesia) kepada Pemohon in casu tergugat.
Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta permohonan provisi agar Majelis MK menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 1365 KUH Perdata hingga memutus permohonan uji materi ini. Sedangkan dalam pokok perkara, Pemohon meminta agar Majelis MK menyatakan kata “kerugian” dalam Pasal 1365 KUH Perdata bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai termasuk juga “Honorarium jasa advokat”.
Kasus konkrit
Menanggapi permohonan tersebut, Majelis Panel Manahan MP Sitompul mencermati permohonan merupakan kasus konkret, sehingga tidak perlu menjelaskan terlalu mendetail. “Kasus konkrit hanya pintu masuknya saja dan yang dituju normanya. Buatlah permohonan secara singkat yang mempersoalkan Pemohon digugat oleh penggugat di pengadilan dengan alasan menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata. Selain itu bagian kedudukan hukum Pemohon harus diuraikan lagi, supaya bisa jelas kerugian konstitusional yang dialami Pemohon,” saran Manahan.
Majelis Panel lain, Daniel Yusmic P. Foekh meminta Pemohon melengkapi pasal-pasal UUD Tahun 1945 yang dijadikan batu uji karena Pemohon tidak mencantumkan pasal-pasal yang dijadikan batu uji. “Pemohon agar mencantumkan pasal-pasal yang diuji di bagian Kewenangan Mahkamah. Saya kira, untuk sementara itu saja masukan saya,” kata Daniel.
Sedangkan Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyarankan agar permohonan lebih disederhanakan. Ia meminta permohonan agar tersusun secara sistematis, mulai dari identitas Pemohon, pasal yang diujikan, dan pasal batu ujinya. Kemudian Kewenangan Mahkamah harus lengkap yang mencakup UU MK, UU Kekuasaan Kehakiman, kesimpulan Mahkamah Berwenang.
Selanjutnya, ada kedudukan hukum, pihak mana saja yang bisa mengajukan permohonan ke MK, serta ada posita dan petitum. “Saya berkesimpulan, Pemohon sebagai subjek hukum yang mengajukan judicial review ini tidak jelas. Harus jelas subjek hukumnya dan kerugian konstitusionalnya,” ujarnya mengingatkan.
Arief juga mengingatkan MK tidak berwenang menunda pelaksanaan persidangan di Pengadilan Negeri, seperti petitum provisi Pemohon. MK, lanjutnya, hanya berwenang menunda persidangan jika ada peraturan di bawah undang-undang diuji di MA dan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya diuji di MK.
“MK tidak bisa memerintahkan Pengadilan Negeri untuk menunda. Kalau ada judicial review peraturan di bawah undang-undang didasarkan pada undang-undang ini di sana (Mahkamah Agung) bisa berhenti dulu. Tapi kalau dalam memerintahkan pengadilan dalam perkara perdata, MK tidak punya kewenangan,” tegasnya.
