Selain itu, GTIS juga telah membayar athoya untuk dana penempatan kedua dengan invoice INV-DP1209-9724. Pembayaran juga dilakukan pada April senilai Rp10,848 juta. Lantaran seluruh kewajiban GTIS telah dibayarkan, dengan demikian permohonan PKPU ini sudah sepatutnya untuk ditolak.
Untuk memperkuat keyakinan hakim, GTIS membantah kehadiran kreditor lain yang ditarik oleh Sintya demi melengkapi persyaratan permohonan PKPU ini, Ninik Sulastini. Soalnya, GTIS juga telah membayar seluruh athoya kepada Ninik Sulastini. Pembayaran dilakukan secara bertahap, yatiu pada Maret 2013 senilai Rp4,045 juta dan April 2013 sejumlah Rp4,045 juta juga.
“Berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim harus menolak permohonan PKPU Pemohon,” ucap kuasa hukum GTIS Tezar Yudhistira kepada hukumonline, Senin (29/4).
Lebih lagi, Tezar menekankan berkali-kali kepada para nasabah untuk bersabar. Soalnya, perusahaan tengah melakukan pemberesan internal. Jangan sampai permohonan PKPU ini merugikan banyak pihak. Permintaan ini bukan tanpa alasan, salah satunya adalah untuk menghindari pembayaran ganda kepada nasabah yang sama. Soalnya, perusahaan kesulitan untuk mengetahui nasabah mana saja yang belum dan sudah dibayar lantaran data-data nasabah dibawa kabur Direksi lama.“Kalau sudah selesai pembenahan itu, nanti langsung di bayar,” janji Tezar.
Kuasa hukum Sintya, Enrico Simanjuntak mengkritik tindakan yang dilakukan GTIS. Enrico mengatakan GTIS baru membayar athoya tersebut setelah permohonan PKPU diajukan. Sebelum permohonan diajukan, GTIS tidak melakukan pembayaran.
“Kalau sudah bayar kan kita juga ngerti. Tidak mungkin dongkita mengajukan tanpa dasar,” ucapnya sambil terburu-buru.
















