Hampir dua dekade HADS Partnership berdiri. Sudah banyak makan asam-garam praktik hukum, kantor ini menyadari, di balik beragam tujuan yang tinggi dan kompleks, sesungguhnya ada satu hal yang lebih sulit dicapai: kejelasan. Ditambah lagi, lanskap hukum di Indonesia memang kerap membingungkan. Regulasi yang terus berubah, pun fakta hukum yang rumit dan tekanan waktu menjadi tantangan tersendiri yang hampir selalu membutuhkan penyesuaian.
HADS Partnership lahir pada 2005, berangkat dari kesadaran bahwa untuk dapat bermanfaat, hukum harus dapat dipahami. Aturan-aturan yang sifatnya teks dan teoretis harus dapat ‘hidup’ dalam praktik, mampu meminimalkan risiko hukum, serta melindungi bisnis dari potensi kerugian. Prinsip ini telah mereka pertahankan dalam setiap lini, mulai dari penyelesaian sengketa, praktik korporasi, penagihan utang, penyusunan kontrak, gugatan perdata, kepailitan, hukum pidana, dan hukum ketenagakerjaan.
Sederhana, praktis, dan profesional lantas menjadi tiga kata kunci dalam penyediaan layanan hukum bagi perusahaan nasional maupun multinasional. ”Misi kami adalah memberikan layanan hukum berkualitas tinggi dan solusi efektif bagi klien, dengan komitmen untuk memberikan nasihat yang tepat, mengelola kesepakatan komersial strategis, dan mewakili klien di berbagai lembaga peradilan,” kata Managing Partner HADS, Sugiharta Gunawan.
Menyederhanakan Kompleksitas
HADS Partnership percaya, kompleksitas hukum selalu dapat disederhanakan menjadi solusi yang aplikatif dan efisien, sesuai dengan kebutuhan klien. Mereka ingin tampil sebagai mitra strategis yang memahami ritme dan logika bisnis. Itu sebabnya, prioritas HADS bukan hanya menangani persoalan hukum klien, melainkan juga proaktif mengelola ekspektasi. Klien harus terus diedukasi untuk memiliki harapan yang rasional dan realistis.
Satu hal yang membedakan HADS dari kantor hukum lain, yaitu komitmen tinggi pada nilai-nilai inti. Prinsip ’keep it simple’ bukan jargon belaka, melainkan panduan kerja yang diimplementasikan dalam setiap interaksi dan output hukum yang diberikan. Adapun tim mereka, ditempa untuk terampil menyampaikan legal opinion dan menyusun strategi, baik di depan hakim maupun perusahaan.
”Setiap tim HADS dibekali dengan etika, kompetensi, dan tanggung jawab tinggi dalam menjalankan tugas. Profesionalisme bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan, tapi juga mencakup akurasi, kedisiplinan, dan respons yang cepat terhadap kebutuhan klien. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dan ribuan kasus, kami telah membangun pendekatan yang terbukti berhasil dan tepercaya. Metodologi kerja yang telah teruji ini memastikan klien mendapatkan layanan hukum yang efektif dan efisien,” Sugiharta menjelaskan.
Tak dapat dimungkiri, banyak persoalan hukum berakar dari miskomunikasi dan salah tafsir. Itu sebabnya, setiap output hukum yang dihasilkan tak boleh sekadar akurat, tetapi juga harus mampu dijalankan secara efektif. Sebuah kontrak, misalnya, tidak boleh hanya sah menurut hukum. Lebih dari itu, kontrak harus logis dan mengakomodasi kepentingan bisnis.
