Hakim, Penjatuhan Hukuman, dan Akal Imitasi
Resensi

Hakim, Penjatuhan Hukuman, dan Akal Imitasi

Buku ini memberi ruang refleksi bagi hakim ketika hendak menjatuhkan putusan atas perkara yang diadilinya.

Muhammad Yasin
Bacaan 3 Menit

Pembahasannya tentang akal imitasi menjadi salah satu keunggulan buku ini dibandingkan referensi lain yang membahas tugas hakim menjatuhkan putusan. Yang disebut terakhir ini sudah banyak dibahas, misalnya karya Roeslan Saleh, ‘Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan’.

Akal imitasi, lebih dikenal sebagai artificial intelligence (AI), atau kecerdasan buatan, telah menjadi bagian dari aktivitas masyarakat termasuk komunitas hukum. Riset-riset hukum, penulisan karya ilmiah hukum, analisis kontrak, penelusuran dokumen hukum, dan analisis perkara kini kerap mempergunakan kecerdasan buatan. 

Hukumonline.com

Secara teknis, dengan kemampuan yang dikembangkan untuk menganalisis dan memberikan prediksi, akal imitasi sudah dapat ‘memutus’ suatu perkara, lengkap dengan dasar-dasar hukumnya. Akal imitasi mulai digunakan untuk penilaian risiko terdakwa (risk assessment), analisis bukti digital, dan memberikan rekomendasi berdasarkan data historis (hal. 189).

Meskipun secara teknis AI sudah dapat memberikan putusan atas suatu perkara, tidak lantas dapat menggantikan hakim. Penulis buku ini berpandangan bahwa penggunaan AI saat ini lebih tepat disebut sebagai alat pendukung bagi hakim ketika hendak memutuskan suatu perkara. AI memang mampu meningkatkan kecepatan dan akurasi penanganan perkara, tetapi ada persoalan integritas dan bias. AI tidak dapat menggantikan profesi hakim.

Apabila AI diberikan ‘tugas’ memeriksa dan memutuskan perkara, kalau terjadi kesalahan putusan, siapa yang bertanggung jawab? Bisa jadi AI punya kemampuan berpikir, tetapi tak memiliki nalar dan hati nurani. Membuat putusan adalah perbuatan menegakkan keadilan, yang bermuara pada hati nurani. Hukum yang tak disertai nilai keadilan hanyalah aturan yang kering dan tanpa ruh (hal. 198-199).

Putusan adalah mahkota hakim. Ketika mereka sedang memeriksa suatu perkara lalu membuat putusan, sesungguhnya hakim-hakim sedang mempersiapkan mahkota yang akan mereka pakai. Nurani merekalah yang akan menentukan berapa lama seorang terdakwa harus dihukum, berapa besar denda yang dijatuhkan, atau jangan-jangan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum. Segala kemungkinan itu ada, dan bergantung pada bagaimana fakta yang terungkap di persidangan.

Putusan yang dihasilkan hakim tak sepenuhnya zero kesalahan. Sejarah peradilan Indonesia berkali-kali mencatat ‘kesalahan’ dalam menjatuhkan putusan. Fakta semacam ini tak dapat dijadikan alasan untuk menyerahkan tugas mengadili kepada kecerdasan buatan. Apalagi, kini sudah ada pedoman pemidanaan yang menjadi panduan bagi hakim-hakim di Indonesia memutus perkara pidana.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info