Hubungan Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) yang tadinya sudah mencair, kembali memburuk. Sebab, KY berupaya memeriksa tujuh hakim agung yang dinilai melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Para hakim agung yang sedianya akan diperiksa KY itu menolak menghadiri pemeriksaan.
Ketua KY Busyro Muqoddas menegaskan KY akan mengambil tindakan tegas. “Sudah diberi kesempatan tiga kali tidak datang, tidak menutup kemungkinan kami akan menetapkan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kami akan tentukan sanksinya secara in absentia (tanpa kehadiran terlapor,-red),” jelasnya di KY, Senin (24/5).
Busyro mengatakan pemeriksaan di KY merupakan hak terlapor untuk membela diri. “Kalau seperti ini, berarti mereka tak menggunakan haknya secara sukarela,” tambahnya lagi. Meski begitu, Busyro mengatakan masih akan memberi kesempatan para hakim agung itu sekali lagi untuk menghadiri pemeriksaan KY.
Sekedar mengingatkan, tujuh hakim agung yang akan diperiksa adalah Paulus Effendy Lotulung, Djoko Sarwoko, Ahmad Sukarja, I Made Tara, Mansur Kartayasa, Hakim Nyak Pha, dan Imam Soebechi. Mereka rencananya akan diperiksa dalam kasus-kasus yang berbeda.
Bila mereka masih mangkir juga, lanjut Busyro, rekomendasi sanksi secara in absentia menjadi opsi terakhir. “Kami akan tetap melewati prosedur MKH (Majelis Kehormatan Hakim,-red),” ujarnya. MKH merupakan forum yang dibentuk oleh KY dan MA untuk pembelaan diri hakim yang direkomendasikan pemecatan oleh KY dan/atau MA.
Namun, apakah MA mau membentuk forum yang bersifat ad hoc untuk ketujuh hakim agung itu? Ketua MA Harifin A Tumpa sudah berulangkali mengutarakan penolakannya terhadap pemeriksaan tersebut. Pasalnya, KY hendak memeriksa persoalan teknis yudisial (putusan hakim). Padahal, menurutnya KY hanya berwenang memeriksa dan mengawasi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Awalnya, lanjut Harifin, KY tidak pernah berkoordinasi dengan pengawasan internal MA terkait pemeriksaan hakim agung ini. Koordinasi baru dilakukan setelah para hakim agung itu menolak memenuhi panggilan KY. “Baru terakhir ini ada permintaan (dari KY,-red). Karena yang akan diperiksa itu putusan, ya saya tolak,” ujarnya, Jumat (21/5).
