Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana permohonan praperadilan yang diajukan hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta, Ibrahim, Senin (10/5). Dalam permohonannya, Ibrahim membidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai termohon.
Di hadapan hakim tunggal Haswandi, pemohon mempermasalahkan penangkapan yang dilakukan KPK berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Sprin Kap-03/01/III/2010 tertanggal 30 Maret 2010. Selain itu, pemohon juga mepermasalahkan penahanan berdasarkan surat No. Sprin Han-18/01/III/2010 tertanggal 30 Maret 2010 Jo Surat Penahanan Lanjutan No. Sprin Han-20/10/IV/2010 tertanggal 15 April 2010.
Dalam surat permohonannya, pemohon menilai penangkapan dan penahanan yang dilakukan KPK adalah perbuatan melawan hukum. Sebab, dilakukan dengan Pasal 26 UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Lengkapnya Pasal 26 tersebut berbunyi, “Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Makhamah Agung. Kecuali tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, disangka telah mengancam tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.”
Kuasa hukum pemohon yang terdiri Junimart Girsang, Harry Ponto dan Yanti S Nurdin sangat yakin KPK melanggar Pasal tersebut. Sebab, hingga saat ini KPK tak berhasil menunjukkan adanya perintah penangkapan dan penahanan dari Jaksan Agung dan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
Harry Ponto menyatakan, pengecualian yang diatur dalam Pasal 26 UU PTUN itu pun tak bisa diterapkan kepada Ibrahim. Sebab, kliennya ditangkap saat dalam perjalanan dan dihentikan oleh termohon di tengah jalan. Harry pun membantah argumen KPK yang selama ini selalu menyebutkan bahwa Ibrahim menerima Rp300 juta dari advokat Adner Sirait ketika ditangkap. “Dia tidak tertangkap tangan.” ujarnya. Hal senada diungkapkan Junimart Girsang usai persidangan.
