Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat yang ditandatangani pada 19 Februari 2026 di Washington D.C. bukan sekadar perjanjian dagang bilateral. Ia telah menjadi fakta hukum yang membentuk konfigurasi baru relasi ekonomi, politik, dan regulasi antara dua negara. Dalam kerangka ini, perdagangan bebas tidak lagi berdiri sebagai isu ekonomi semata, melainkan sebagai arena pertarungan nilai, norma, dan kedaulatan hukum nasional.
Di Indonesia, pertarungan itu menemukan titik paling sensitifnya pada isu sertifikasi halal. Halal bukan sekadar standar teknis perdagangan, tetapi rezim hukum, identitas sosial, dan instrumen perlindungan konsumen yang dilembagakan negara. Ketika ART mulai menyentuh klausul-klausul pengurangan hambatan non-tarif, termasuk yang berkaitan dengan sertifikasi halal, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kelancaran arus barang, tetapi otoritas negara dalam menjaga kedaulatan regulasinya sendiri.
Inilah konteks utama kegelisahan publik yang muncul. Kekhawatiran masyarakat tidak berdiri pada asumsi, melainkan pada teks perjanjian yang nyata. ART memuat norma yang berpotensi menggeser prinsip mandatory halal yang selama ini menjadi fondasi sistem hukum nasional. Maka, isu halal dalam perjanjian Indonesia–Amerika Serikat bukan lagi soal pro-kontra kebijakan teknis, tetapi telah menjadi ujian politik hukum: sejauh mana negara mampu mempertahankan kedaulatan regulasinya di tengah tekanan liberalisasi perdagangan global?
Perjanjian Resiprokal dan Kekhawatiran Publik
Dalam logika hukum perdagangan internasional, perjanjian resiprokal bertumpu pada prinsip pengakuan timbal balik (mutual recognition), harmonisasi standar, dan pengurangan hambatan teknis perdagangan (technical barriers to trade). Tujuannya adalah efisiensi pasar dan kelancaran arus barang lintas negara. Namun, dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, rezim halal bukan sekadar standar teknis, melainkan norma sosial, religius, dan hukum yang melekat pada perlindungan konsumen.
Kekhawatiran masyarakat bukan tanpa dasar. Narasi yang berkembang di ruang publik mengenai kemungkinan dikecualikannya produk Amerika Serikat dari kewajiban sertifikasi halal muncul dari ketidakpastian informasi, dan perbedaan tafsir atas isi perjanjian resiprokal. Di tengah situasi tersebut, pemerintah menyampaikan klarifikasi bahwa kewajiban sertifikasi halal tetap diberlakukan, khususnya untuk produk makanan dan minuman, serta kewajiban pencantuman label non-halal bagi produk yang mengandung unsur non-halal sebagai bentuk perlindungan konsumen. Namun, klarifikasi ini tidak sepenuhnya menjawab keresahan publik.
Untuk produk kosmetik, alat kesehatan, dan produk manufaktur lainnya asal Amerika Serikat, penekanan pada standar mutu, keamanan produk, good manufacturing practice, dan transparansi informasi kandungan justru membuka ruang pergeseran pendekatan: dari rezim halal sebagai kewajiban hukum substantif menuju rezim informasi sebagai mekanisme pengelolaan risiko. Pergeseran ini menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah perlindungan konsumen Muslim cukup dijamin melalui standar mutu dan keterbukaan informasi semata, atau tetap harus ditempatkan dalam kerangka kewajiban sertifikasi halal sebagai rezim hukum yang utuh, mengikat, dan melindungi secara substantif.
Dalam konteks ini, kerja sama Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) perlu ditempatkan secara kritis. MRA bukan pengecualian sertifikasi halal, melainkan mekanisme pengakuan sertifikat halal luar negeri. Namun, batas normatifnya harus jelas: mekanisme pengakuan tidak boleh bergeser menjadi instrumen pengaburan kewajiban substantif sertifikasi halal dalam rezim hukum nasional.
