Tak hanya itu, survei mencatat 34 persen orang tua siswa masih memberikan hadiah kepada tenaga pendidik pada momen tertentu. Selanjutnya, masih ditemukan guru dan dosen yang terlambat tanpa alasan yang jelas dalam mengajar dengan rincian 31 persen di pendidikan dasar dan menengah serta 53 persen di perguruan tinggi.
Dari dimensi tata kelola, KPK menemukan adanya indikasi penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Dari dimensi tata kelola, masih terjadi pelaporan bahwa pemanfaatan dana BOS tidak sesuai dengan tujuan. Ini terjadi di 8 persen dari laporan dari responden kita,” jelasnya.
Dari 8 persen laporan penyalahgunaan dana BOS tersebut, terungkap rinciannya meliputi 16 persen pemerasan, potongan, atau pungutan; 40 persen nepotisme; 45 persen penggelembungan biaya penggunaan dana lainnya; serta 41 persen bentuk pelanggaran lainnya.
Skor SPI Naik
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Setyo Budiyanto memaparkan bahwa skor SPI Pendidikan tahun 2026 mengalami kenaikan menjadi 73,30. Angka ini masuk kategori adaptif dan mencerminkan kondisi integritas dunia pendidikan di Indonesia.
“Kita berikan applause dulu untuk skor daripada SPI, luar biasa ya. Kita bersyukur ya skornya sudah cukup tinggi, posisinya adalah adaptif 73 poin sekian dibandingkan dua tahun sebelumnya 69,5 ya,” kata Setyo.
Meski skor SPI Pendidikan meningkat dari tahun 2024, Setyo mengungkapkan masih ada beberapa daerah dengan nilai SPI yang masuk kategori korektif sehingga dibutuhkan perbaikan. Sebab, pencegahan korupsi harus dimulai dari ruang kelas agar bisa mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
Menurut Setyo, meskipun pemerintah banyak melakukan pembangunan infrastruktur, pembangunan karakter generasi muda harus menjadi perhatian utama karena masa depan Indonesia bermula dari ruang kelas yang ada di dunia pendidikan.
“Kita berada di sini, saya yakin semuanya memiliki satu keyakinan yang sama, punya kepercayaan yang sama, bahwa masa depan Indonesia ini dibangun dari ruang kelas ya, saya yakin semuanya sepakat,” tegasnya.
