Pojok MPR-RI

HNW: Kemerdekaan Palestina Juga Urusan Indonesia

Aneh jika ada yang mengatakan bahwa Palestina bukan urusan Indonesia. Itu menandakan bahwa orang tersebut tidak memahami Pancasila dan UUD serta sejarah bangsa. Apalagi, Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia.

Oleh:
Tim Publikasi Hukumonline
Bacaan 2 Menit
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Foto: Istimewa.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Foto: Istimewa.

JAKARTA - Para pendiri bangsa tidak pernah berhenti berjuang. Mereka terus berjuang, termasuk  setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaan. Para bapak bangsa juga istiqamah, menerima dan menerapkan  seluruh kesepakatan yang sudah diambil.

Demikian dikatakan Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA pada sosialisasi Empat Pilar MPR RI, kerjasama MPR dengan Yayasan Pendidikan Islam Sirojul Mubtadiin Alfikri. Acara berlangsung  di aula Miftahul Huda, jalan Ciledug Raya, Pesanggarahan Ulujami, Jakarta Selatan, Sabtu (5/12/2021).

Dijelaskan lebih lanjut oleh Hidayat, komitmen para pendiri bangsa tersebut salah satunya ditunjukkan oleh  Bung Karno. Pada pelaksanaan Konferensi Asia Afrika, Ir. Soekarno, tidak mengundang utusan dari Israel. Dia lebih memilih mengundang perwakilan Palestina. Alasannya, karena saat itu Palestina masih belum merdeka, dan  dalam masa penjajahan  Israel.

"Bung Karno konsisten terhadap cita-cita kemerdekaan yang ditetapkan bersama bapak dan ibu pendiri bangsa lainnya, dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab  itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan," kata Hidayat, menambahkan.

Karena itu, Hidayat mengaku merasa aneh  jika  ada yang bilang bahwa  Palestina bukan urusan Indonesia. Itu menandakan bahwa orang tersebut   tidak memahami Pancasila dan UUD serta sejarah bangsa. Apalagi, Palestina adalah negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Karena itu, sudah semestinya, bangsa Indonesia membalas kebaikan budi Palestina.

Pada kesempatan itu Hidayat juga menyoroti tugas dan fungsi MPR melaksanakan sosialisasi Empat Pilar. Menurut HNW, panggilan akrab Hidayat Nur Wahid,  setiap warga negara berhak mengikuti sosialisasi, terlepas dari  apapun agama, ras dan asal usulnya. Dengan ikut sosialisasi, masyarakat jadi tahu dan paham mengenai dasar dan ideologi negara dan konstitusi tertinggi di Indonesia.

"Dengan begitu masyarakat bisa ikut mengawasi praktek berbangsa dan bernegara, serta turut melempangkan jika ada yang membelok dari yang seharusnya," kata HNW lagi.

Tags: