Asas yang dianut dalam hukum harta perkawinan menurut KUH Perdata dan UU Perkawinan. Coba simak asas hukum harta perkawinan yang dianut dalam KUH Perdata.
Pasal 119 Burgerlijk Wetboek (BW) mengatakan:
“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan harta secara bulat antara kekayaan suami dan isteri, sekadar mengenai hal itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”.
Dalam pasal di atas diletakkan asas hukum harta perkawinan menurut KUH Perdata, yaitu bahwa dengan menikahnya suami-isteri, maka semua harta yang dibawa oleh suami maupun isteri ke dalam perkawinan, masuk dalam satu kelompok harta, yang disebut harta persatuan dan yang demikian terjadi demi hukum, tanpa suami-isteri harus memperjanjikannya. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan oleh suami maupun isteri juga pada asasnya masuk dalam harta persatuan itu,[1] dan karenanya dikatakan ada persatuan-bulat antara harta suami dan isteri.
Atas asas persatuan-harta secara bulat ada perkecualiannya, yaitu kalau para calon suami dan isteri itu menyepakati penyimpangan atas Pasal 119 BW dalam perjanjian kawin, yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan.[2] Dalam perjanjian kawin bisa disepakati bentuk harta perkawinan yang lain dari pada persatuan bulat, seperti misalnya disepakati ada “Persatuan Untung dan Rugi”[3] atau “Persatuan Hasil dan Pendapatan”,[4] sehingga dalam keluarga itu -di samping ada harta persatuan yang terbatas- bisa ada harta pribadi isteri dan atau harta pribadi suami, atau bahkan bisa disepakati bentuk “Pisah Harta” sama sekali.
Selain bahwa penyimpangan atas prinsip persatuan-harta secara bulat, harus disepakati oleh calon suami-isteri sebelum perkawinan berlangsung dalam suatu perjanjian kawin, dalam KUH Perdata juga berlaku asas, bahwa bentuk harta perkawinan bersifat tetap, dalam arti sepanjang perkawinan tidak bisa diubah.[5] Prinsip itu dipegang teguh demi untuk melindungi kepentingan tagihan pihak ketiga kreditur, yang -sebagaimana telah disebut di depan- pada asasnya dijamin dengan harta milik debitur, padahal harta mana yang menjadi milik debitur, dipengaruhi oleh hukum harta perkawinan yang berlaku bagi debitur.
Kita tinjau asas yang dianut dalam hukum harta perkawinan menurut UU Perkawinan. Ada empat ketentuan pokok hukum harta perkawinan dalam UU Perkawinan, yaitu Pasal 35 ayat (1) dan (2), Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 UU Perkawinan dan satu pasal lagi yang berbicara tentang perjanjian perkawinan, yaitu Pasal 29 ayat (1), (2), (3), dan (4).
Dalam Pasal 35 UU Perkawinan dikatakan:
- “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.
- “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.