Penggunaan media sosial tidak hanya dimanfaatkan untuk keperluan mengunggah status atau foto OOTD terkini. Lebih dari itu, media sosial kini dimanfaatkan untuk pekerjaan, usaha, hingga menagih utang.
Media sosial sebagai alat komunikasi berkonsekuensi membawa berbagai macam implikasi yang harus diantisipasi dan diwaspadai. Hal ini dikarenakan, banyaknya muncul permasalahan baru di media sosial mengenai perbedaan opini dan argumen masyarakat.
Selain beradu opini dan argumen, media sosial sering dipergunakan untuk memviralkan sebuah kejadian yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan kepala dingin, namun karena emosi dan egoisme sesaat, muncullah berbagai kasus viral di media sosial.
Baca Juga:
- Persiapkan Ini Sebelum Melanjutkan Studi Magister Hukum
- Cara Menentukan Dasar Penelitian Hukum, Cocok untuk Skripsi
- 5 Skill Agar Menjadi Legal Auditor Andal
Kasus viral yang sering ditemui di media sosial salah satunya adalah persoalan utang piutang. Kasus utang piutang masuk ke dalam ranah hukum perdata. Seiring berjalannya waktu, kasus tersebut berubah haluan jika penyampaiannya atau penagihannya dirasa kurang tepat oleh si peminjam utang.
KUHP merupakan norma hukum yang memberikan rule of law terhadap masyarakat baik dalam natuurlijk persoon dan recht persoon dalam pembatasan perbuatan yang melawan hukum dan penjaminan hidup masyarakat.
Salah satu yang dilindunginya adalah perbuatan pencemaran nama baik di media sosial maupun di dunia nyata. Pencemaran nama baik merupakan sebuah pelanggaran yang melanggar hak asasi manusia. Pencemaran nama baik digolongkan ke dalam penghinaan atau fitnah tanpa dasar fakta yang kuat.
Di dalam KUHP, kasus penghinaan dapat ditemukan di dalam BAB XVI tentang Penghinaan. KUHP tersebut membahas tentang tindak pidana penghinaan yang diatur di dalam Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP.
Selain pasal tersebut, pencemaran nama baik juga dapat ditemui di dalam pembahasan UUD No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Terkait tindakan pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, diatur dalam UU ITE karena dampak dari perilaku tersebut menyebabkan dapat diketahui secara global dibandingkan dengan pencemaran nama baik secara konvensional.
Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjelaskan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
Untuk mengetahui apakah perbuatan memviralkan utang dapat dijerat dengan UU ITE atau tidak, aparat penegak hukum dapat merujuk pada lampiran Surat Keputusan Bersama No. 229 Tahun 2021, No. 154 Tahun 2021, No. KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.
Surat Keputusan Bersama tersebut bukan menjelaskan delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diakses tersebut berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, atau kata tidak pantas.
Namun, perbuatan tersebut dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP, dan bukan delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
Jika muatan yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diakses tersebut berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan. Merujuk pada ketentuan di atas, maka perbuatan memviralkan utang orang lain tidak dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, mengingat muatan yang disebutkan merupakan sebuah kenyataan.
Jika muatan mengandung kata-kata berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, atau kata-kata kasar, maka dapat dijerat dengan Pasal 315 KUHP atas penghinaan ringan. Pelaku juga dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp 4,5 juta.
Memviralkan utang di media sosial sesungguhnya bertujuan untuk membuat malu si pemilik utang. Meskipun hal ini memiliki perjanjian dan persetujuan untuk memviralkan utang lewat pesan singkat di media sosial dan aplikasi media sosial lain, namun hal tersebut dapat menyebabkan batalnya perjanjian.
Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, syarat sah perjanjian adalah kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang.
Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang dilarang oleh UU, sehingga jika dikaitkan dengan Pasal 1320, Pasal 1355, dan Pasal 1337 KUHPerdata, perjanjian memviralkan utang dapat dikatakan tidak memenuhi syarat sah perjanjian karena tidak memenuhi “sebab yang halal”, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum.
Jika seseorang memiliki utang, sebaiknya tidak melakukan upaya memviralkan, mengingat pelaku yang memviralkan akan berpotensi dipidana atas aduan dari si penghutang yang merasa nama baiknya tercemar. Pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE cukup menimbulkan kontroversi, oleh karena itu perlu cermat dan berpikir ulang sebelum memviralkan sesuatu di media sosial.
