Pertanyaan yang timbul dalam benak penulis ketika membaca jawaban tersebut adalah dari mana pendapat tersebut bersumber. Lebih serius lagi, apakah pendapat bahwa perkumpulan bersifat dan bertujuan komersial, serta mementingkan keuntungan (profit oriented) merupakan pendapat hukum yang diterima di Indonesia? Yang jelas, tak ada ketentuan KUH Perdata yang mencantumkan pendapat tentang perkumpulan (vereniging) tersebut. Juga penulis kira bukan perkumpulan yang diakui sebagai subyek hukum dalam Stb. 1870 No. 64. Masalahnya sekarang, perkumpulan yang dimaksud di sini adalah perkumpulan yang mana? Kalaupun tidak ada beda antara persekutuan (maatschap) dan perkumpulan (vereniging), mengapa si pembuat BW yang diterjemahkan sebagai KUH Perdata tersebut mesti menetapkan dua pokok aturan yang berbeda?
Contoh di atas menunjukkan bagaimana pentingnya memahami sistem hukum sebagai sebuah sistematika. Satu aspek dalam sistem hukum tidak akan lepas dari aspek yang lain. Akibatnya, keterbatasan pemahaman yang bersumber pada tidak tuntasnya proses penerimaan hukum Eropa yang juga membuat beberapa aspek hukum tidak jelas, akan membawa hukum dagang Indonesia ke arah ketidakpastian. Ini terjadi karena timpangnya sistematika yang dipakai. Sehingga, pemahaman akan konsep hukum dagang pun menjadi sepotong-sepotong dan tidak menyeluruh.
Kepastian Hukum
Kembali pada pembuka tulisan ini, 10 tahun yang lalu Mochtar Kusumaatmadja dalam makalahnya juga memberikan jalan keluar untuk masalah ketidakpastian di dalam hukum perdagangan di Indonesia.
Pedoman yang dapat digunakan dalam membangun hukum nasional adalah untuk mengusahakan kesatuan apabila mungkin, membolehkan keanekaragaman bila keadaan menghendakinya, tetapi bagaimanapun juga mengutamakan kepastian.
Kunci pokok dari pembaharuan hukum, menurut beliau, adalah menjamin adanya satu kepastian hukum atau tertib hukum. Bagaimana tertib hukum itu dapat terwujud?
Soalnya demi kepastian hukum kesemuanya ini sebaiknya diberi bentuk hukum tertulis atau undang-undang.
Kepastian hukum atau tertib hukum tersebut hanya dapat terwujud apabila ada hukum tertulis atau undang-undang yang mengaturnya. Hanya saja, menurut beliau penyusunan kitab undang-undang hukum perdata dan kitab undang-undang hukum dagang akan memakan waktu yang sangat lama. Untuk itu, ujarnya lebih lanjut, pilihan terbaik adalah dengan penyusunan produk perundangan secara sebagian demi sebagian, menurut urgensi masing-masing.
