Penyusunan produk perundangan secara sebagian demi sebagian bukannya tidak mengandung risiko. Pertama, seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa bukan tidak mungkin penyusunan secara sebagian demi sebagian tanpa pemahaman sistematik akan melahirkan ketidakjelasan baru. Mengapa? Karena produk perundangan yang satu semestinya berkesinambungan dengan produk perundangan yang lain. Dengan kata lain produk-produk perundangan tersebut ada dalam satu sistem hukum yang sama. Pada penyusunan secara sebagian demi sebagian, bagaimanapun hal tersebut mesti dicermati dengan sungguh-sungguh.
Permasalahan kedua, adanya kecenderungan untuk menyusun produk perundangan secara reaktif, artinya melimpahkan segala permasalahan hukum pada proses pengaturan semata. Seolah-olah suatu masalah hukum sudahlah terpecahkan begitu undang-undang ditetapkan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mau tak mau peran keilmuan sarjana-sarjana hukum Indonesia mesti dioptimalkan lagi. Yaitu dengan mencermati sekaligus mengkritisi setiap peraturan perundangan yang baru ditetapkan. Sebab, dengan adanya keterkaitan satu produk hukum dengan produk hukum lainnya, bukan tidak mungkin satu undang-undang baru akan menimbulkan suatu masalah hukum baru. Sehingga, adanya pemahaman sistematik, untuk sebuah konstruksi sistem hukum paling abstrak sekalipun, menjadi kebutuhan yang tak bisa ditinggalkan.
Sebagai contoh produk perundangan yang penulis anggap masih kurang didasari oleh proses pemahaman sistematik adalah pengertian yayasan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Yayasan tahun 2001. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
Apakah ini juga berarti bahwa di Indonesia ada badan hukum yang tidak terdiri atas kekayaan yang dipisahkan? Bukankah suatu badan hukum adalah juga merupakan subyek hukum mandiri yang dengan sendirinya mengandung pengertian memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan si pendiri? Kalaupun ada, badan hukum yang manakah itu?
Pada tingkat peraturan yang lebih rendah, kerancuan seperti ini terlihat lebih parah lagi. Apabila pembaca mencoba mencari tahu konsep badan hukum yang diterima di daerah, maka pada Pasal 1 ayat(7) Perda Kab. Jayapura No. 3 tahun 2000 barangkali dapat disebutkan sebagai contoh kerancuan yang cukup mencolok. Pengertian badan hukum menurut peraturan daerah tersebut dapat dilihat di dalam teks di bawah ini.
Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
Bukankah isi peraturan ini sendiri sudah merupakan pengingkaran dari prinsip sistem tertutup badan hukum (het gesloten systeem van het rechtspersonenrecht) yang melalui literatur diterima sebagai konsep yang berlaku di Indonesia? Fenomena tersebut menunjukkan seolah-olah tidak ada keseriusan untuk menata hukum perdagangan di Indonesia dengan sistematis. Pengaturan normatif dengan karakter ‘top down' menjadi kata kunci dalam proses pengembangan hukum di Indonesia selama ini. Akibatnya, politik hukum menjadi lebih dominan ketimbang pengembanan hukum. Kepastian hukum pun pada gilirannya tak lebih menjadi kepastian akan hukum kekuasaan.
Pertanyaan selanjutnya adalah: Masih adakah gairah dari sarjana-sarjana hukum di Indonesia sendiri untuk mengoptimalkan fungsi keilmuannya dengan menanggapi kondisi tersebut?
Quo Vadis?
Sampailah kita pada penutup dari tulisan ini, dengan satu pertanyaan mendasar: Ke mana arah pengembangan hukum perdagangan Indonesia? Quo Vadis? Apabila kita konsisten dengan apa yang dilontarkan oleh Mochtar Kusumaatmadja 10 tahun yang lalu, yaitu dengan proses kodifikasi secara sebagian demi sebagian, sepatutnya kita juga mesti mengevaluasi kembali produk perundangan yang telah lahir 10 tahun terakhir ini. Sudahkah ada kesinambungan antara produk-produk hukum yang ada? Sudahkah masalah-masalah hukum yang ditinggalkan oleh produk hukum klasik, dalam hal ini peninggalan pemerintah kolonial Belanda, dapat kita antisipasi?
Undang-undang tentang PT dan undang-undang tentang yayasan telah ditetapkan dalam jangka waktu satu dasawarsa. Sebaliknya, bentuk-bentuk usaha yang diatur di dalam KUH Perdata dan atau di dalam KUHD masih meninggalkan banyak pertanyaan. Undang-Undang Yayasan 2001 sendiri, seperti penulis tuturkan di atas, bukannya tidak membuka satu tanda tanya baru. Belum lagi apabila kita telusuri kembali UU Perkoperasian tahun 1992, penulis yakin masih banyak hal yang masih diperdebatkan lagi. Salah satu contoh adalah tentang jatidiri koperasi sendiri. Benarkah koperasi, seperti dituturkan oleh Abdulkadir Muhammad, adalah varian dari perkumpulan? Lalu di mana bisa kita temukan sumber hukum yang memberi kejelasan akan pengertian perkumpulan itu sendiri? KUH Perdata? Benarkah koperasi pada kenyataannya memang sebuah perkumpulan yang marupakan akumulasi orang dan bukan (semata) akumulasi modal?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu saja mesti dijawab berdasar atas asas-asas maupun konsep-konsep hukum yang dikuasai oleh sarjana-sarjana hukum. Meminjam jalan keluar yang ditawarkan oleh A.W.H. Massier, kesadaran hukum dan inisiatif atas proses penyadaran hukum ini memang semestinya timbul dari mereka yang memang berkecimpung di bidang hukum dan bukan merupakan proses pengaturan ‘top down' dari penguasa. Peran penguasa sendiri, menurut hemat penulis, tentu tak lebih dari peran untuk mendorong kesadaran dan penyadaran tersebut, di antaranya dengan memberi perhatian lebih besar, serta menyediakan fasilitas yang kondusif bagi perkembangan dunia akademik di Indonesia.
