Tragisnya, permintaan IAI tersebut tetap ditolak mentah-mentah oleh Departemen Keuangan (Depkeu) sebagai regulator yang disiapkan pemerintah untuk menyusun RUU ini, tanpa alasan yang jelas.
Direktur Informasi dan Akuntansi Depkeu, Hekinus Manao menyatakan, sanksi pidana diberikan supaya kelompok masyarakat yang bernama profesi audit itu harus memiliki tanggung jawab yang jelas, termasuk tanggung jawab keadilan bila akuntan publik tersebut berlaku tidak adil.
Alasannya, setiap kegiatan yang dilakukan oleh akuntan publik, sebetulnya atas nama publik. Terus terang saja, yang namanya akuntan itu tidak boleh cuci tangan. Sebab, mereka ikut membuat kenapa negara ini seperti sekarang ini, kritiknya.
Aturan Rotasi
Satu persoalan lama yang ada dalam keputusan itu, dan kini juga dipersoalkan dalam RUU, adalah soal pengaturan rotasi kantor akuntan publik. Dalam Keputusan Menteri digariskan bahwa setiap kantor akuntan hanya diperbolehkan melakukan audit untuk lima tahun buku berturut-turut. Sedangkan seorang akuntan publik maksimal tiga tahun berturut-turut.
Ketentuan serupa kembali ditegaskan dalam RUU. Bahkan periode maksimal akuntan publik menjadi sama dengan kantor akuntan, yaitu lima tahun. Masa pembatasan itu baru berakhir setelah akuntan tidak memberikan jasa audit selama dua tahun berturut-turut atas klien tersebut. Independensi harus di-jaga untuk melindungi kepentingan publik, kata Basri Edward.
Karena itulah para akuntan sejak awal menentang aturan ini. Namun pengurus IAI belakangan melunak, dengan catatan: pembatasan hanya dilakukan kepada akuntan publik, bukan kepada kantor akuntan. Dengan begitu, klien tak perlu berpindah-pindah kantor akuntan. Di banyak negara pun pembatasan kantor akuntan publik ditolak, kata Tia.
Ahmadi menilai aturan itu tidak benar. Menurutnya, hasil penelitian yang dilakukan dibanyak negara, termasuk yang dilakukan oleh International Business Chamber, menunjukan bahwa, resiko kegagalan audit justru terjadi di tiga tahun pertama KAP itu berdiri. Nah, kalau kita dipaksa setiap lima tahun harus ganti auditor, berarti setiap lima tahun akan timbul lagi resiko gagal audit, cetusnya.
