ICC Arbitration Rules 2026 Hapus Kewajiban TOR, Persiapan Perkara Arbitrase Diminta Lebih Matang
Terbaru

ICC Arbitration Rules 2026 Hapus Kewajiban TOR, Persiapan Perkara Arbitrase Diminta Lebih Matang

Pihak yang mengajukan perkara perlu memastikan sejak awal bahwa seluruh klaim yang hendak diajukan telah dipersiapkan dengan baik.

Firyalfatin
Bacaan 3 Menit
Senior Partner HHP Law Firm, Andi Y. Kadir dalam sesi diskusi bertajuk ‘New ICC Rules 2026: Towards Enhanced Clarity and Efficiency’ 8th Indonesia Arbitration Day, Rabu (23/9/2026). Foto: Firyal
Senior Partner HHP Law Firm, Andi Y. Kadir dalam sesi diskusi bertajuk ‘New ICC Rules 2026: Towards Enhanced Clarity and Efficiency’ 8th Indonesia Arbitration Day, Rabu (23/9/2026). Foto: Firyal

International Chamber of Commerce (ICC) memperbarui aturan arbitrase melalui ICC Arbitration Rules 2026 yang telah berlaku sejak 1 Juni 2026. Sejumlah perubahan dalam aturan tersebut meliputi penerapan highly expedited arbitration, mekanisme early determination, penghapusan kewajiban Terms of Reference (TOR), serta penguatan kewajiban pengungkapan informasi untuk membantu pemeriksaan potensi konflik kepentingan.

Senior Partner HHP Law Firm, Andi Y. Kadir menjelaskan, TOR sebelumnya menjadi salah satu tahapan penting dalam penyelesaian perkara arbitrase di ICC untuk mencatat informasi prosedural dan kerangka proses arbitrase. Penghapusan kewajiban tersebut menurutnya, merupakan bagian dari upaya menyederhanakan proses arbitrase. Fungsi pengaturan prosedural selanjutnya dapat dibahas melalui Case Management Conference (CMC).

“Dengan tidak lagi diwajibkannya TOR, para pihak tidak harus membuat TOR. Prosesnya kemudain bergeser ke Case Management Conference untuk membahas seluruh hal yang berkaitan dengan prosedur,” kata Andi dalam sesi diskusi bertajuk ‘New ICC Rules 2026: Towards Enhanced Clarity and Efficiency’ 8th Indonesia Arbitration Day, Rabu (23/9/2026).

Meski demikian, ia menyebut TOR masih dapat digunakan dalam perkara tertentu. Terutama pada sengketa yang kompleks dan melibatkan banyak pihak, TOR dianggap tetap berguna untuk menetapkan kerangka procedural sejak awal.

Baca juga:

Selain perubahan mengenai TOR, Andi juga menyoroti mekanisme highly expedited arbitration yang dirancang untuk memberikan jalur penyelesaian sengketa yang lebih cepat bagi perkara tertentu. Mekanisme tersebut tidak dapat dipandang sebagai prosedur yang cocok untuk seluruh perkara.

“Para pihak perlu berhati-hati dan mempertimbangkan apakah ini memang proses yang tepat bagi mereka. Kalau sengketanya kompleks atau menyangkut kontrak bernilai tinggi, menurut saya perlu dipertimbangkan risikonya sebelum memilih prosedur ini,” ungkapnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info