Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk tidak melakukan upaya banding atas putusan Setya Novanto. Hal yang sama dilakukan oleh mantan Ketua DPR itu yang tidak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta atas vonis 15 tahun yang diputus majelis.
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menilai seharusnya sejak awal KPK menuntut Novanto dengan pidana seumur hidup. Sehingga jika tuntutan itu tidak disetujui majelis dan menghukum jauh lebih ringan, maka penuntut umum bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.
"Kalau enggan bandingnya kan cuma beda setahun ya, ya semestinya kalau mau dituntut dari awal seumur hidup kan semestinya lebih baik. Tapi kan dalam kasus ini SN cuma dituntut 16 tahun, dan kemudian divonis 15 tahun," kata Adnan di Kedutaan Besar Inggris, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (2/5/2018). Baca Juga: Hukuman Maksimal Setya Novanto
Menurut Adnan, jika kedua belah pihak tidak keberatan dengan putusan pengadilan tingkat pertama, maka artinya Setya Novanto sudah bisa dieksekusi. Namun hal itu bukan berarti perkara korupsi yang melibatkan Novanto telah usai, tetapi KPK bisa bekerja menjerat Novanto dengan kasus selanjutnya.
"Tinggal kemudian kalau KPK tidak banding berarti ada pekerjaan lain yang harus segera dilakukan yaitu menjerat Setya Novanto dengan TPPU dan juga korporasi, korupsi korporasi," terangnya.
Indikasi Novanto akan dijerat dengan pencucian uang memang tampak dari surat tuntutan yang menyebut pengaturan uang yang dilakukan Made Oka Masagung, orang yang disebut sebagai kepercayaan Novanto. Dalam tuntutan penuntut umum menganggap pengaturan uang mulai dari penerimaan, diproses di luar negeri terindikasi pencucian uang dengan model "Hawala".
Sedangkan terkait dengan korupsi korporasi Adnan berpendapat dalam kasus e-KTP ini terlihat banyak perusahaan yang terlibat. Kemudian dari berbagai macam proses penegakan hukum di Pengadilan Tipikor itu terlihat jelas pihak korporasi menikmati uang dari korupsi e-KTP ini.