Presiden Joko Widodo telah mengajukan Sutiyoso sebagai calon tunggal untuk menduduki Kepala BIN. Pencalonan mantan Pangdam Jaya itu dikritik, dan dinilai Imparsial kurang tepat dan tak sejalan dengan semangat reformasi.
Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, berpendapat calon Kepala BIN seharusnya memiliki jejak rekam yang baik, khususnya dalam penegakan HAM dan antikorupsi. Nama Sutiyoso disebut-sebut dalam peristiwa 27 Juli, aksi penyerangan kantor PDI di Jalan Diponegoro Jakarta Pusat. "Sutiyoso tidak layak diajukan sebagai calon Kepala BIN," katanya dalam jumpa pers di kantor Imparsial di Jakarta, Kamis (11/6).
Poengky menilai pengajuan Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN bernuansa politis. PKPI, partai yang dipimpin Sutiyoso, adalah pendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Ia khawatir jika BIN dipimpin politisi, lembaga intelijen negara ini dipolitisasi untuk kepentingan kelompok tertentu.
Poengky juga meragukan kemampuan Sutiyoso membawa BIN menjadi profesional karena pengalaman yang dimilikinya itu berlangsung di masa orba. Ketika itu rezim orba sangat represif sedangkan intelijen yang dibutuhkan sekarang adalah profesional, menjunjung HAM dan peka terhadap ancaman yang geraknya dinamis.
Manager Riset Imparsial, Gufron Mabruri, mengatakan peran BIN sangat penting sebagai salah satu aktor keamanan. Apalagi Presiden menggunakan informasi yang diperoleh BIN sebagai pertimbangan dalam menerbitkan kebijakan. Pergantian bukan sekadar mengganti posisi jabatan Kepala BIN tapi berkaitan juga dengan perbaikan kinerja BIN ke depan di era reformasi dan kekinian. "Saat ini BIN perlu direformasi. Makanya BIN butuh pimpinan yang mampu merealisasikan hal tersebut," ujar Gufron.
Direktur Program Imparsial, Al Araf, berpendapat salah satu tugas penting BIN yakni deteksi dini ancaman. Oleh karenanya jabatan Kepala BIN tidak tepat jika diduduki politisi. Sebab, BIN mengabdi pada negara, bukan rezim yang berkuasa. Jika Presiden Jokowi mengajukan Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN maka Presiden dinilai telah mempolitisasi BIN. "Aktor keamanan itu harus mengabdi pada negara, bukan rezim," tegasnya.
Jika Sutiyoso menjadi Kepala BIN, Al menilai itu memundurkan agenda reformasi BIN. Padahal reformasi BIN dibutuhlkan agar lembaga tersebut akuntabel, profesional, tidak terlibat bisnis dan mengabdi pada negara. Karena itu, ia meminta DPR tak begitu saja menerima pengajuan nama Sutiyoso. Ia yakin banyak tokoh lain yang lebih layak dan sesuai dengan reformasi BIN. “Reformasi BIN bisa berjalan jika BIN dipimpin oleh orang yang tidak terlibat pelanggaran HAM berat,” pungkas Al.
Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, berpendapat calon Kepala BIN seharusnya memiliki jejak rekam yang baik, khususnya dalam penegakan HAM dan antikorupsi. Nama Sutiyoso disebut-sebut dalam peristiwa 27 Juli, aksi penyerangan kantor PDI di Jalan Diponegoro Jakarta Pusat. "Sutiyoso tidak layak diajukan sebagai calon Kepala BIN," katanya dalam jumpa pers di kantor Imparsial di Jakarta, Kamis (11/6).
Poengky menilai pengajuan Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN bernuansa politis. PKPI, partai yang dipimpin Sutiyoso, adalah pendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Ia khawatir jika BIN dipimpin politisi, lembaga intelijen negara ini dipolitisasi untuk kepentingan kelompok tertentu.
Poengky juga meragukan kemampuan Sutiyoso membawa BIN menjadi profesional karena pengalaman yang dimilikinya itu berlangsung di masa orba. Ketika itu rezim orba sangat represif sedangkan intelijen yang dibutuhkan sekarang adalah profesional, menjunjung HAM dan peka terhadap ancaman yang geraknya dinamis.
Manager Riset Imparsial, Gufron Mabruri, mengatakan peran BIN sangat penting sebagai salah satu aktor keamanan. Apalagi Presiden menggunakan informasi yang diperoleh BIN sebagai pertimbangan dalam menerbitkan kebijakan. Pergantian bukan sekadar mengganti posisi jabatan Kepala BIN tapi berkaitan juga dengan perbaikan kinerja BIN ke depan di era reformasi dan kekinian. "Saat ini BIN perlu direformasi. Makanya BIN butuh pimpinan yang mampu merealisasikan hal tersebut," ujar Gufron.
Direktur Program Imparsial, Al Araf, berpendapat salah satu tugas penting BIN yakni deteksi dini ancaman. Oleh karenanya jabatan Kepala BIN tidak tepat jika diduduki politisi. Sebab, BIN mengabdi pada negara, bukan rezim yang berkuasa. Jika Presiden Jokowi mengajukan Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN maka Presiden dinilai telah mempolitisasi BIN. "Aktor keamanan itu harus mengabdi pada negara, bukan rezim," tegasnya.
Jika Sutiyoso menjadi Kepala BIN, Al menilai itu memundurkan agenda reformasi BIN. Padahal reformasi BIN dibutuhlkan agar lembaga tersebut akuntabel, profesional, tidak terlibat bisnis dan mengabdi pada negara. Karena itu, ia meminta DPR tak begitu saja menerima pengajuan nama Sutiyoso. Ia yakin banyak tokoh lain yang lebih layak dan sesuai dengan reformasi BIN. “Reformasi BIN bisa berjalan jika BIN dipimpin oleh orang yang tidak terlibat pelanggaran HAM berat,” pungkas Al.