Dalam konteks pembatalan Pasal 31 UU Advokat oleh MK, masyarakat yang bergantung pada advokat dengan kualitas yang tidak jelas, karena tidak sanggup membayar advokat profesional karena berbiaya tinggi, dapat dikategorikan sebagai "korban" atau homo sacer yang kehilangan perlindungan hukum sebagai ekses tidak adanya ancaman bagi advokat gadungan. Dengan demikian, menciptakan kelompok individu yang meskipun secara fisik ada dalam sistem hukum, namun secara de facto tidak mendapatkan perlindungan yang sah dan efektif.
Hal ini memperlihatkan bagaimana sistem hukum berisiko mengabaikan individu yang seharusnya dilindungi, dan justru menciptakan kondisi dimana masyarakat yang paling membutuhkan bantuan hukum menjadi korban lebih lanjut dari ketidakadilan. Dengan kata lain, ketidakjelasan atau jaminan kualitas advokat dalam sistem hukum mengarah pada ketidaksetaraan yang lebih besar dalam akses terhadap keadilan.
Selain munculnya advokat gadungan, dampak lain dari penghapusan ancaman pidana dan denda dalam UU Advokat adalah terganggunya proses rekrutmen advokat yang seharusnya berjalan dengan ketat dan selektif. Rekrutmen advokat di Indonesia seharusnya dilakukan melalui seleksi yang mengutamakan kualitas dan integritas. Sebelum menjadi advokat, seseorang harus lulus sarjana yang berlatar belakang pendidikan hukum, mengikuti PKPA, serta lulus UPA yang diselenggarakan oleh Organisasi Advokat yang dalam hal ini adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).
Namun, dengan adanya putusan MK yang menghapus ancaman pidana dan denda tersebut, menyebabkan timbulnya ekses hukum berupa proses rekrutmen advokat yang tidak berjalan dengan baik. Tanpa adanya sanksi pidana dan denda yang tegas terhadap advokat gadungan, banyak individu yang masuk ke dalam profesi advokat dengan niat yang tidak baik, seperti hanya mengejar keuntungan finansial atau bahkan menjadi bagian dari kelompok yang melanggar hukum.
Salah satu dampak terburuk dibatalkannnya Pasal 31 UU Advokat oleh MK munculnya ketidakpastian hukum. Sebelumnya, ancaman pidana dan denda terhadap advokat gadungan terkodifikasi dalam UU Advokat, sehingga memberikan makna bahwa jaminan profesi advokat akan diawasi dan disesuaikan dengan standar hukum yang berlaku. Namun, setelah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh MK, tidak ada lagi mekanisme hukum yang cukup kuat untuk menegakkan UU Advokat. Keadaan ini menciptakan celah hukum yang memungkinkan individu yang tidak memenuhi standar mengambil keuntungan dari sistem hukum tanpa takut sanksi pidana dan denda. Hal ini mengarah pada menurunnya kualitas pelayanan hukum, karena masyarakat merasa ragu dengan kemampuan dan integritas para advokat.
Krisis menurunnya kualitas profesi advokat tercermin banyaknya keluhan masyarakat mengenai perilaku ‘oknum’ advokat atau bahkan advokat gadungan. Misalnya, ada advokat yang terlibat praktik suap, pemalsuan dokumen, atau konflik kepentingan yang merugikan klien. Tanpa adanya ancaman pidana dan denda yang jelas, pelanggaran semacam ini semakin sulit untuk ditanggulangi.
Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004 yang menghapus Pasal 31 UU Advokat telah memberikan dampak (negatif) signifikan terhadap keberadaan profesi advokat di Indonesia. Penghapusan ancaman pidana dan denda bagi advokat yang berpraktik sembarangan, tanpa adanya sanksi yang jelas, telah memicu munculnya advokat gadungan, gangguan pada proses rekrutmen advokat yang tidak berjalan selektif dan efektif, serta krisis dalam penegakan hukum.
