Sebagai solusi, perlu adanya pembaharuan regulasi tentang profesi advokat yang dapat menyeimbangkan antara perlindungan hukum bagi advokat dan kepentingan masyarakat. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan khusus profesi advokat agar dapat mencetak advokat yang tidak hanya profesional, tetapi juga memiliki integritas yang tinggi.
Sebagai langkah akhir, masyarakat dan pemerintah perlu menyadari bahwa profesi advokat adalah bagian integral dari sistem peradilan yang harus dijaga kualitasnya, sehingga profesi ini tidak hanya menjadi sarana untuk mencari nafkah, tetapi juga sarana untuk menegakkan keadilan di Indonesia.
*) Shalih Mangara Sitompul, Wakil Ketua Umum DPN PERADI Bidang PKPA, Sertifikasi & Kerja sama Universitas Periode 2020-2025
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline.
