Implikasi Putusan MK terhadap Pembatalan Perjanjian Asuransi Pasal 251 KUHD
Utama

Implikasi Putusan MK terhadap Pembatalan Perjanjian Asuransi Pasal 251 KUHD

Putusan MK ini berdampak bagi industri asuransi khususnya bagi perusahaan agar lebih cermat menilai calon nasabah.

Mochamad Januar Rizki
Bacaan 3 Menit
Seminar Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (HKHSK) di Jakarta, Rabu (30/4). Foto: Istimewa
Seminar Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (HKHSK) di Jakarta, Rabu (30/4). Foto: Istimewa

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan  menyatakan norma Pasal 251 KUHD inkonstitusional bersyarat dalam Putusan Nomor 83/PUU-XXII/2024 pada Januari lalu. Dalam amarnya, MK menyatakan pembatalan perjanjian sebagaimana diatur pasal tersebut inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai adanya dasar kesepakatan penanggung dan tertanggung berdasarkan putusan pengadilan.

Putusan MK ini berdampak bagi industri asuransi khususnya bagi perusahaan agar lebih cermat menilai calon nasabah. Hal ini diperlukan untuk meminimalisir pembatalan polis atau penolakan klaim yang berpotensi menimbulkan sengketa. 

Prinsip utmost good faith ini bukan hanya etika bisnis tapi juga landasan yuridis antara penanggung dan tertanggung dalam 251 KUHD. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono menyatakan putusan MK ini tidak langsung menghapus Pasal 251 KUHD.

Baca Juga:

“Putusan MK tidak serta merta menghapus keberlakuan Pasal 251 KUHD. Prinsip utmost good faith bersifat universal dan mendasari kontrak asuransi. Pembatalan polis harus didasarkan kesepakatan antara penanggung dan tertanggung atau melalui putusan pengadilan atau mekanisme alternatif penyelesaian sengketa,” ungkap Ogi dalam seminar Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (HKHSK) di Jakarta, Rabu (30/4).

Dia menyampaikan putusan MK ini memperkuat posisi bagi tertanggung dari pembatalan polis secara pihak. Sementara itu, dia mengatakan terdapat konsekuensi bagi operasional industri asuransi. Misalnya, perlunya kajian untuk mengukur risiko yang timbul di antaranya klausul pembatalan. 

“Sangat penting bagi perusahaan asuransi untuk merumuskan mekanisme pembatalan polis yang adil dan transparan,” tambahnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info