Untuk IIN di tingkat pemerintah daerah, terdapat 16 pemda yang nilai integritasnya masih di bawah enam poin. Mereka adalah, Pemkot Bekasi, Pemkot Medan, Pemkot Cirebon, Pemkot Jayapura, Pemkot Bima, Pemkot Ternate, Pemkot Palu, Pemkot Kendari, Pemkot Bandung, Pemkot Serang, Pemkot Bengkulu, Pemkot Semarang, Pemkab Jember, Pemkot Metro, Pemkot Bandar Lampung dan Pemkot Depok. Sedangkan, terdapat empat pemda yang nilai integritasnya di atas tujuh poin. Mereka adalah Pemkot Bitung, Pemkot Pare-Pare, Pemkot Banjarbaru dan Pemkot Banda Aceh.
Menurut Helmi, survei dilakukan dalam rangka optimalisasi pencegahan korupsi. hasil survei diharapkan bisa menelusuri akar permasalahan korupsi di sektor pelayanan publik serta mendorong dan membantu lembaga publik untuk mempersiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah dan layanan yang rentan terjadinya korupsi. “Survei ini untuk terus memantau sejauh mana efektifitas pengendalian terjadinya korupsi di layanan publik sebagai mekanisme check and balance antara penyedia dan pengguna layanan publik,” katanya.
Kepala BKD-PP Kota Bitung Ferdinand Tangkudung menyambut baik hasil survei KPK. terlebih, Kota Bitung tercatat sebagai kota yang memiliki nilai integritas tertinggi dari pada kota-kota lain di Indonesia. Meski begitu, ia tak langsung jumawa. Tangkudung berjanji akan terus memotivasi jajarannya dengan harapan integritas Kota Bitung menjadi lebih baik lagi. “Lewat survei bisa memberikan motivasi bagi Pemkot Bitung untuk berbenah diri lebih baik lagi,” katanya.
Di tempat yang sama, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail merasa kurang beruntung bahwa nilai integritas di Kota Depok masih rendah. Meski begitu, ia mengklaim sudah melakukan perbaikan-perbaikan pelayanan masyarakat di internal Depok. Bahkan, pemerintah kota juga telah melakukan evaluasi terkait indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. “Evaluasi hasil indeks kita secara berturut-turut menghasilkan hasil yang meningkat,” katanya.
Ia berharap, hasil survei ini tidak disalahartikan oleh publik dengan menganggap bahwa kota yang memiliki nilai integritas rendah menunjukkan masih sering terjadi korupsi. kendati demikian, Nur Mahmudi berjanji akan memperbaiki Kota Depok agar pada survei integritas selanjutnya memiliki hasil yang lebih baik lagi. “Kami akan pelajari terus, akan konsultasi dan mengundang KPK,” pungkasnya.
