Jelang akhir tahun, LBH Jakarta mengumumkan hasil kerja mereka selama satu tahun dalam Catatan Akhir Tahun (Catahu) LBH Jakarta 2020. Dalam Catahu yang mengusung tema “Demokrasi di Tengah Oligarki dan Pandemi” ini tercatat sepanjang tahun 2020 LBH Jakarta menerima 963 pengaduan meliputi 257 pengaduan terkait perburuhan; 225 isu perkotaan dan masyarakat urban; 198 isu sipil politik; 162 kasus keluarga; 76 kasus perempuan dan anak; dan sisanya 348 kasus berrsifat nonstruktural.
Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana, mengatakan tema Catahu ini dipilih karena situasi demokrasi di Indonesia terus memburuk. Beberapa kebijakan yang diterbitkan pemerintahan Joko Widodo dinilai mengancam kehidupan demokrasi, bertolak belakang dengan konstitusi, dan HAM. Rakyat terus mengalami penindasan, sementara oligarki mendapat keistimewaan.
“Kondisi ini menempatkan Indonesia pada post-democracy (publik dijauhkan dari proses pengambilan kebijakan, red) yang mengarah pada otoritarianisme (berkuasa sendiri secara sewenan-wenang, red),” kata Arif Maulana ketika dikonfirmasi, Senin (21/12/2020). (Baca Juga: Beragam Indikasi Ruang Gerak Kebebasan Sipil Makin Sempit)
Arif menjelaskan demokrasi adalah sistem yang bertujuan menciptakan keseimbangan (check and balances) antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar kekuasaan tidak terkonsentrasi pada eksekutif. Pemerintahan yang demokratis selalu membutuhkan lembaga negara lain dan kritik rakyat untuk memberikan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Tapi setelah terpilih kembali menjadi Presiden periode 2019-2025, Joko Widodo menarik lawan politiknya untuk masuk dalam pemerintahan.
Akibatnya, anggota parlemen kebanyakan berasal dari partai politik pendukung pemerintah dan DPR tidak tidak berfungsi sebagaimana mestinya dalam mengawasi pemerintahan. “Berbagai kebijakan dan legislasi bisa diketok tanpa interupsi, meski secara formil dan substansi inkonstitusional,” ujar Arif.
Pemerintah juga ikut mempengaruhi independensi kekuasaan kehakiman melalui sejumlah cara. Misalnya, merevisi UU MK untuk memberi keistimewaan hakim konstitusi yang sedang menjabat. Hakim MK juga ditempatkan atau diajak pada konflik kepentingan dimana Presiden Joko Widodo meminta langsung kepada MK untuk mendukung Omnibus Law (Cipta Kerja). Kemudian disusul pemberian penghargaan yang semakin menggerus integritas dan independensi hakim konstitusi.
Dalam diskusi daring bertajuk “Ruang Gerak Masyarakat Sipil Sesudah UU Cipta Kerja”, Kamis (17/12/2020) kemarin, Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Damar Juniarto menilai demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami kemunduran. Hal ini dapat dilihat dari ruang kebebasan sipil yang makin sempit. Termasuk mempersempit ruang untuk oposisi demokratis; mengarahkan lembaga-lembaga demokrasi sesuai kemauannya; dan secara bertahap mengubah suatu negara menjadi negara otoriter.
Mengutip pernyataan Sosiolog Amerika Serikat, Larry Diamond, Damar menyebut Indonesia termasuk negara yang rentan mengalami kegagalan demokrasi. Selain itu, indeks demokrasi Indonesia semakin turun sejak 2016 dimana Indonesia menempati urutan 48 dari 167 negara. Tahun 2018 merosot ke peringkat 64 dan tahun 2020 posisi indeks demokrasi Indonesia masih rendah, berada di peringkat 61.
Damar melihat sempitnya ruang demokrasi dan kebebasan sipil itu juga menyasar ranah digital atau daring. Selama ini ranah digital dianggap menjadi bagian yang tak terpisah dari proses demokrasi karena disitu masyarakat dapat berekspresi dan menyampaikan pemikirannya kepada publik.
Tapi, belakangan ranah ruang digital/daring digunakan juga sebagai sarana represi, misalnya dengan cara memberikan disinformasi atau hoax untuk menyerang percakapan di media sosial. Dia memberi contoh dalam kasus penolakan terhadap RUU Cipta Kerja, beredar hoax yang menyebut Buya Syafii Maarif mendukung RUU Cipta Kerja.
Kemudian ada tagar dan influencer yang digunakan untuk mendukung RUU Cipta Kerja. Tak hanya itu, Damar melihat UU ITE digunakan untuk menjerat masyarakat yang menolak RUU Cipta Kerja. Hal ini semakin diperkuat dengan munculnya Surat Telegram Kapolri No.STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020.
Isinya memerintahkan melakukan cyber patroli pada medsos dan manajemen media untuk bangun opini publik yang tidak setuju dengan aksi unjuk rasa di tengah pandemi Covid-19; melakukan kontra narasi isu-isu yang mendiskreditkan pemerintah. Alhasil, jumlah kasus jerat pemidanaan menggunakan UU ITE meningkat pada tahun 2020 yang mencapai 59 kasus.
“Ini menandakan hukum semakin kuat menangkap masyarakat yang berpandangan kritis,” kata Damar
Bentuk serangan lain yang dialami warga di ranah digital yakni serangan siber terarah dengan target kelompok berisiko seperti jurnalis, pembela HAM, dan akademisi. Damar mencatat masyarakat yang menolak RUU Cipta Kerja mengalami doxing atau data pribadinya disebar. Kemudian peretasan yang dialami juga kelompok masyarakat sipil seperti AMAN, Walhi, dan ICW.
Tantangan tersendiri
Di sisi lain, pandemi Covid-19 memberikan tantangan tersendiri bagi kerja-kerja LBH Jakarta dalam memberikan bantuan hukum. Arif membeberkan akibat Covid-19 pelayanan LBH Jakarta seperti konsultasi beralih dari pertemuan langsung (offline) menjadi daring (online). Perubahan mekanisme pelayanan ini membuat jumlah pengaduan menurun 36 persen dibanding tahun 2019 (1.496 pengaduan).
Mengenai kasus perburuhan, Arif menjelaskan pengaduan yang masuk ke LBH Jakarta sebanyak 257 pengaduan, tapi satu pengadu bisa mengadukan lebih dari 1 kasus, sehingga jumlah pengaduan kasus perburuhan totalnya 303 kasus. Dari 303 pengaduan kasus perburuhan antara lain terkait hubungan kerja (147 pengaduan), hak normatif (131), PNS (5), proses hukum (1), serikat pekerja (3), pidana perburuhan (11), buruh migran (2), pekerja rumah tangga (2), dan diskriminasi (2).
Jumlah kasus keluarga yang diadukan ke LBH Jakarta sebanyak 167 kasus meliputi kasus keluarga (3), pernikahan (11), KDRT (41), perceraian (72), dan waris (40). Pengaduan kasus perkotaan dan masyarakat urban ada 264 pengaduan yakni kasus perkotaan dan masyarakat urban (1 kasus), hak atas tanah dan tempat tinggal (50 kasus), hak atas usaha/ekonomi (3), hak atas pendidikan (5), hak atas kesehatan (6), hak atas lingkungan (11), penanggulangan bencana (3), hak atas identitas (4), dan pelayanan publik (181).
“Kasus perempuan dan anak sebanyak 80 kasus, terdiri dari perempuan dan anak (6 kasus), perlindungan anak (38), dan perlindungan perempuan (36),” bebernya.
Jumlah kasus sipil dan politik sebanyak 222 pengaduan, antara lain hak atas kebebasan dan keamanan pribadi (69 kasus), fair trial (74), hak atas kebebasan pribadi (38), dan hak atas kepemilikan yang tidak boleh diambil sewenang-wenang (15). Kasus nonstruktural sebanyak 379 pengaduan, diantaranya perdata (199 kasus), pidana umum (131), dan pidana khusus (27 kasus).
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menegaskan kembali arahan Presiden Joko Widodo yang menyatakan agar pemerintah pusat dan daerah terus mengupayakan HAM dalam keadaan apapun. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Festival HAM 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (17/12/2020) kemarin. Moeldoko melanjutkan pandemi Covid-19 telah mengubah semua aspek kehidupan, tapi jangan sampai mempengaruhi perlindungan dan pemenuhan HAM secara substantif.
“Festival HAM 2020 dapat menjadi momentum bagi semua pihak untuk mengutamakan dan menjalankan prinsip HAM secara proaktif. Festival HAM juga dapat menjadi forum untuk memetakan persoalan perlindungan HAM yang luput dari perhatian dan dapat kemudian ditemukan solusinya,” kata Moledoko dalam keterangan tertulis, Jumat (18/12/2020).
