Ada juga Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, SH, yang sempat maju dalam pemilihan presiden 2004. Pria yang lebih dikenal sebagai jenderal TNI ini meraih gelar sarjana hukumnya dari Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Militer pada 1996. Gagal sebagai capres pada 2004, Wiranto mencalonkan diri sebagai cawapres pada pilpres 2009, tetapi tetap gagal.
Berbeda dengan Amerika Serikat, di Negeri Paman Sam ini jabatan presiden didominasi oleh sarjana hukum. WallstreetJournalblog melansir ada 25 dari 44 presiden Amerika yang mengenyam pendidikan hukum atau berprofesi sebagai pengacara. Di antaranya adalah, Abraham Lincoln, Rutherford B Hayes, Richard Nixon, Franklin Pierce, Bill Clinton, dan Barack Obama.
Dimintai pendapatnya, Yusril Ihza Mahendra mengaku tidak memahami kemauan mayoritas bangsa Indonesia dalam memilih pemimpin, khususnya presiden. “Masyarakat kita ini nggak tahu apa maunya. Jadi, saya tidak tahu maunya apa. Saya bingunglah lihat masyarakat kita,” ujarnya singkat kepada hukumonline.
Sementara, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Padjajaran (Unpad) Prof. Romli Atmasasmita menduga bahwa “orang-orang hukum” belum dipercaya untuk memimpin rakyat. Sarjana hukum, lanjutnya, cenderung mempermainkan hukum dan tidak menegakan hukum dengan baik.
“Kalau hukum sudah dimainin oleh orang hukum, rakyat akan bilang ngapain jadi presiden nanti lo jadi lebih jahat lagi,” papar Romli.
Romli menambahkan, di luar negeri pengacara atau sarjana hukum dipercaya menjadi presiden sebab mereka dihargai dan dihormati. Itu semua karena mereka menjalankan tugas dengan benar dan memiliki kode etik yang sangat kuat.
Sedangkan, rakyat Indonesia lebih percaya kalau presiden atau wakil presidennya adalah ekonom, karena negara ini masih membutuhkan ekonomi yang baik. “Karena kita masih membenahi perut kita belum sampai pada taat hukum,” jelasnya.