Presiden Dewan HAM PBB Joaquin Alexander Maza Martelli mengapresiasi kesiapan Indonesia untuk pertemuan Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB siklus ke-3 pada 3 Mei di Jenewa, Swiss, yang akan mengulas perkembangan hak asasi manusia di Indonesia.
Apresiasi tersebut disampaikan Martelli saat bertemu dengan Wakil Tetap Republik Indonesia (Watapri) untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib pada Rabu (26/4), seperti disampaikan dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, sebagaimana dikutip dari Antara, Kamis (27/4).
Selain memperkenalkan diri sebagai Watapri yang baru, Dubes Hasan Kleib juga memberikan selamat kepada Martelli yang juga merupakan Wakil Tetap El Savador di Jenewa sebagai Presiden Dewan HAM yang baru terpilih. (Baca Juga: Penahanan Incommunicado Dilaporkan ke Dewan HAM PBB)
Presiden Dewan HAM Martelli akan memimpin siklus ketiga UPR, khususnya sepanjang 2017. Pada pertemuan tersebut, dibahas pula mengenai persiapan UPR Indonesia dan sejumlah tantangan dan kemajuan di bidang hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
Presiden Dewan HAM PBB menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara yang besar dan diharapkan dapat menjadi contoh komitmen untuk terus mengupayakan promosi dan perlindungan HAM. Martelli juga mengapresiasi Indonesia karena secara sukarela menyampaikan kesediaan sebagai salah satu negara yang kondisi HAM-nya akan diulas pada mekanisme UPR.
Dubes Hasan Kleib menegaskan bahwa banyak kemajuan yang telah dicapai Indonesia di bidang HAM, namun seperti negara lainnya, Indonesia juga masih menghadapi sejumlah tantangan di bidang HAM. "Tantangan akan tetap ada, namun yang terpenting adalah Indonesia, sebagai negara yang sangat progresif terhadap HAM, tetap memiliki komitmen untuk menindaklanjuti dan mencari solusi terhadap tantangan-tantangan tersebut," katanya.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan berada di Jenewa pada 1-3 Mei sebelum berangkat menuju Amerika Serikat untuk pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson. "Indonesia akan menyampaikan laporan HAM nasional di bawah mekanisme UPR Dewan HAM PBB siklus ke-3," kata Direktur HAM dan Kemanusiaan Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Dicky Komar, pada Jumat lalu (21/4).