Melalui Dialog Hak Asasi Manusia (HAM) ke-10 di Brussels pada Senin (15/7/2024) lalu, Indonesia bersama Uni Eropa sepakat menjajaki kerja sama konkrit di bidang pemajuan dan perlindungan HAM. Diskusi yang dihadirkan antara Indonesia dengan Uni Eropa menjadi suatu bentuk komitmen mengaktualisasikan pendekatan konstruktif yang berbasis dialog dalam lingkup HAM.
Melalui perbincangan yang dilakukan keduanya juga menghasilkan kesepahaman bahwa Dialog HAM yang dilangsungkan harus berpijak pada prinsip saling menghormati dan kesetaraan. Ke depan, kerja sama konkrit yang bakal dihadirkan dalam pemajuan dan perlindungan HAM termasuk berbentuk seminar, workshop, atau side event.
Baca Juga:
- 2 Poin Pidato Menlu RI di ICJ untuk Bela Palestina
- Mengurai 3 Cara Mengakhiri Kebrutalan Israel di Palestina
Terdapat sejumlah isu HAM domestik yang disoroti sebagai perhatian bersama dan dikupas mendalam melalui pertemuan ke-10 ini. Baik Uni Eropa maupun Indonesia saling bertukar perspektif dengan menyoroti ragam pencapaian dan tantangan yang dihadapi masing-masing sebagai upaya pemenuhan dan pemajuan HAM.
Sebagaimana dilansir situs resmi Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu), beberapa isu yang diangkat pada diskusi hari itu meliputi tantangan dalam menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan kebebasan beragama, sampai dengan hak berkumpul dengan kewajiban negara untuk menjaga ketertiban umum.
Sejumlah isu sensitif sempat mencuat dalam dialog, para delegasi bertukar pikiran dengan maksud meningkatkan pemahaman satu sama lain. Termasuk isu-isu HAM internasional, seperti konflik di Afghanistan, Palestina, Ukraina, dan Myanmar menjadi topik pembahasan di meja Dialog ke-10.
“Indonesia menekankan peran penting Uni Eropa dalam mendesak akuntabilitas atas konflik di Gaza melalui dukungan terhadap berbagai mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia juga berharap Uni Eropa terus mendukung UNRWA secara politis dan finansial, mengingat peran vital lembaga tersebut dalam memberi layanan esensial seperti pendidikan dan kesehatan,” demikian disampaikan delegasi Indonesia yang dipimpin Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemlu Indah Nuria Savitri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/7/2024).
















