Industri Wajib Sediakan Minyak Goreng Curah Hingga Mengantisipasi Sengketa Ketenagakerjaan
Terbaru

Industri Wajib Sediakan Minyak Goreng Curah Hingga Mengantisipasi Sengketa Ketenagakerjaan

Pentingnya mengawal pesta demokrasi agar terhindari dari praktik korupsi dan perlunya mengenal kebijakan OJK yang mempermudah BUMN maupun anak perusahaan BUMN untuk melakukan Penawaran Umum di Pasar Modal.

M. Agus Yozami
Bacaan 2 Menit
Antusiasme warga membeli minyak goreng murah daripemerintah. Fotot: RES
Antusiasme warga membeli minyak goreng murah daripemerintah. Fotot: RES

Dari tahun ke tahun, tak henti-hentinya Hukumonline dengan terus setia memberikan ragam informasi hukum berkualitas setiap harinya kepada masyarakat luas. Tentu, tiap artikel yang disajikan khususnya dalam bentuk pemberitaan bertujuan agar masyarakat lebih melek hukum.

Beragam isu disajikan secara lugas dengan bahasa yang mudah dipahami selalu menghiasi pemberitaan Hukumonline. Kali ini, Redaksi Hukumonline merangkum 5 artikel pilihan yang tayang pada Selasa (22/3). Yuk, kita simak Bersama-sama!

1. Industri Wajib Sediakan Minyak Goreng Curah bagi Masyarakat dan UKM

Kementerian Perindustrian mengeluarkan beleid baru terkait ketersediaan minyak goreng curah di dalam negeri. Beleid dimaksud adalah Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Lantas bagaimana isi Permenperin tersebut? Lengkapnya simak artikel ini.

Baca Juga:

2. PPATK Waspadai Kejahatan Pencucian Uang dalam Pemilu

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama dengan seluruh pemangku kepentingan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) mewaspadai kejatan pencucian uang dalam proses pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres). Masyarakat diimbau mengawal pesta demokrasi dan berhasil memilih pemimpin yang amanah dan berintegritas.

3Mengenal Cyber Law dan Aturannya

Cyber law erat kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana dan penanganan tindak pidana. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi aspek orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat memasuki dunia maya. Lalu bagaimana pengaturannya di Indonesia? Baca artikel ini.

4. 4 POJK Ini Permudah BUMN dan Swasta Suntik Pendanaan Lewat Pasar Modal

Masuknya perusahaan BUMN maupun anak perusahaan BUMN untuk melakukan Penawaran Umum di Pasar Modal akan dapat sejumlah manfaat. Dengan melakukan penawaran umum BUMN dan anak usahanya dapat memperkuat finansial perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan, serta meningkatkan daya saing perusahaan, yang pada akhirnya secara agregat, perusahaan-perusahaan BUMN tersebut dapat memperkuat stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Lantas bagaimana kebijakan OJK mempermudah BUMN maupun anak perusahaan BUMN untuk melakukan Penawaran Umum di Pasar Modal? Simak artikel ini.

5. LBH Pers Beberkan 3 Cara Antisipasi Sengketa Ketenagakerjaan

Arah pembinaan hubungan industrial sebagaimana mandat UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Kendati demikian dalam praktiknya ada berbagai hal yang perlu diantisipasi para pihak dalam menghadapi sengketa ketenagakerjaan. Berikut cara mengantisipasi sengketa ketenagakerjaan versi LBH Pers.

Itulah 5 artikel pilihan Redaksi Hukumonline hari ini. Semoga highlight artikel hari ini dapat memberikan informasi tambahan bagi Anda. Simak selengkapnya beragam artikel lainnya dalam Berita Hukumonline. Selamat membaca!

Tags:

Berita Terkait