Penolakan tindakan medis (informed refusal) pada dasarnya adalah hak asasi manusia (HAM) untuk menentukan nasibnya sendiri yaitu menentukan tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya. Informed refusal mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum yang sama dengan persetujuan tindakan medis (informed consent). Namun, hingga saat ini belum banyak yang memahami mengenai informed refusal dan hanya berfokus terhadap informed consent.

Kevin Klauer dalam publikasinya yang berjudul, “Informed Refusal: Just as Important as Informed Consent,” menyatakan bahwa informed refusal adalah antitesis dari informed consent, dan merupakan perluasan dari doktrin informed consent. Informed consent mendapat perhatian besar dalam berbagai literatur kesehatan, hukum, dan manajemen risiko. Sedangkan informed refusal, kurang mendapatkan perhatian dibandingkan dengan informed consent. Padahal, dalam implementasinya, informed refusal tidak kalah penting dengan informed consent.
Baca Juga:
Informed Consent sebagai Fondasi Tindakan Medis
Menyoal Amicus Curiae dalam Praktik Peradilan di Indonesia
Daniel M Avery dalam bukunya yang berjudul, “Summary of Informed Consent and Refusal,” menyatakan bahwa pada dasarnya, informed refusal merupakan bagian dari informed consent yang mana setelah seluruh unsur pemberian informasi dipenuhi, pasien memutuskan untuk menolak tindakan medis. Informed refusal merupakan hak pasien untuk menolak tindakan medis setelah diberikan informasi yang memadai oleh dokter. Medical Dictionary for the Dental Professions menyatakan bahwa informed refusal merupakan keputusan pasien untuk menolak tindakan medis yang disarankan oleh dokter, setelah diberikan penjelasan yang lengkap mengenai pilihan tindakan medis, risiko, dan manfaat tindakan medis.
Kedudukan hukum informed refusal sebagai hak asasi manusia dipertegas dalam Human Rights in Childbirth yang menyatakan bahwa informed refusal merupakan perwujudan dari hak otonomi pasien atas tubuhnya sendiri. Oleh karena pasien dianggap sudah memahami segala konsekuensi yang mungkin timbul sebagai akibat dari informed refusal, maka Doktrin Violenti Non Fit Injuria dapat diterapkan dalam informed refusal.
Informed refusal dikenal juga di Amerika Serikat. Lippincot dan Wilkins dalam bukunya yang berjudul, “Complete Guide to Documentation” menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan harus menginformasikan kepada pasien mengenai pelayanan dan tindakan medis yang akan dilakukan. Pasien yang berkompeten berhak untuk menolak ventilasi mekanis, pipa makanan, antibiotik, terapi cairan, dan perawatan lainnya setelah menerima penjelasan tersebut.
J. Guwandi dalam bukunya yang berjudul, “Informed Consent & Informed Refusal” menyatakan bahwa informed refusal adalah suatu penolakan dari pasien untuk dilakukan tindakan medis sesudah diberikan informasi oleh dokter mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan medis tersebut. J. Guwandi menyatakan bahwa informed refusal awalnya berasal dari Yurisprudensi Truman v. Thomas, dimana seorang wanita menolak untuk menjalani Tes Pap Smear dan akhirnya meninggal dunia karena kanker rahim.
















