Mengacu Pasal 1 angka 6 UU No.11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, penelitian adalah kegiatan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah. Yang menjalankan penelitian ialah peneliti atau researcher. Sama halnya seperti disiplin ilmu lain, diantara para peneliti terdapat peneliti hukum.
“Peneliti itu ngapain? Kalau di kami biasanya ada satu masalah tertentu yang kami ingin dalami, lalu tugas kita adalah mengidentifikasi masalahnya apa. Tergantung topiknya, kalau topiknya sudah banyak yang bahas biasanya akan spesifik issue-nya,” ujar salah satu Co-Founder Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) yang kini menjabat sebagai Director of Enforcement Support and Access to Justice IOJI, Fadilla Octaviani kepada Hukumonline, Jum’at (23/9/2022).
Baca Juga:
- Mempertimbangkan Asal Universitas Saat Rekrutmen di Firma Hukum
- Simak! Lowongan Kerja di Firma Hukum Edisi Agustus 2022
Ia menjelaskan di IOJI sebagai Non-Governmental Organization (NGO) memiliki 2 fungsi yakni think tank dan advokasi. Bagi peneliti hukum yang tergabung dalam fungsi think tank, fungsi tersebut dapat dikatakan sukses jika hasil penelitian menjadi diskursus di masyarakat. Namun, tetap stakeholder utama adalah pemerintah atau pemangku kebijakan. Sebagai seorang peneliti hukum bertugas memetakan suatu kebijakan terlebih dahulu sebelum mulai mencari issue apa yang hendak disajikan.
“Kalau aku sama temen-temen, karena penelitinya banyak, aku kebetulan koordinator. Aku yang membagi tugas ke teman-teman peneliti untuk mengerjakan topik-topik tertentu, tapi sebenarnya kita posisinya sama. Aku mengkoordinir dari brainstorming, rumusan masalah, outline, issue. Kita harus sama-sama tahu isunya sudah paling update belum? Ada tidak isu lain? Tugas paling penting peneliti adalah memberikan rekomendasi yang practical terhadap masalah itu.”
Baginya, terdapat hal yang menantang dalam melaksanakan tugas sebagai seorang peneliti yang memiliki latar belakang pendidikan di fakultas hukum terkadang luput dengan aspek-aspek lain di luar bidang hukum. Padahal, kepekaan terhadap aspek-aspek lainnya juga harus dimiliki seorang peneliti. Sebab, selain bidang hukum itu, juga harus mempertimbangkan aspek bidang ekonomi, politik, sosial, bahkan hingga hubungan internasional.
Selama melakukan penelitian, terdapat etika yang harus dijaga oleh peneliti. Biasanya dalam himpunan atau asosiasi peneliti akan dijumpai sejumlah kode etik dan kode perilaku peneliti yang perlu dijaga selama melakukan penelitian. Fadilla atau yang akrab disapa Dilo mencontohkan seperti ketika melakukan penelitian yang melibatkan ABK (anak buah kapal) selama 2 hari, maka sesuai etik yang berlaku harus mengkompensasinya setara dengan pendapatannya selama 2 hari tersebut.