Baca:
- Resmi Diluncurkan, Begini Prosedur Berperkara di Luar Negeri
- Dirjen HPI Kemenlu: Resolusi DK PBB Mengikat Hukum Nasional Indonesia
- MA dan Kemenlu Perbarui Pengiriman Surat Rogatori, Ini Poin Perubahannya
Ditjen HPI adalah ujung tombak Kementerian Luar Negeri bahkan keseluruhan Republik Indonesia dalam berbagai urusan hukum dan perjanjian internasional. Tidak ada kerja sama atau penyikapan mengenai hukum internasional yang dapat dilakukan Indonesia tanpa meminta pertimbangan Ditjen HPI terlebih dulu. Bisa dikatakan, Ditjen HPI adalah in house counsel Pemerintah untuk seluruh urusan hukum internasional.
Perkembangan globalisasi yang membuat berbagai interaksi internasional semakin intensif di kalangan masyarakat membuat Ditjen HPI merasa perlu ada langkah edukasi dan diseminasi informasi secara lebih massif tentang berbagai tema hukum internasional. Khususnya kepada kalangan milenial yang semakin terintegrasi dengan dunia global.
Sulaiman menjelaskan bahwa Direktur Jenderal HPI Damos Dumoli Agusman secara khusus memberikan arahan agar instansinya lebih mengakrabkan diri dengan kalangan muda. Hukumonline dianggap sebagai salah satu pilihan tepat karena juga banyak diakses mahasiswa hukum di seluruh Indonesia sebagai rujukan.
“Selain juga Ibu Menteri Luar Negeri ingin membumikan diplomasi internasional kita agar kalangan milenial ini tahu apa yang telah kita lakukan. Bangga menjadi Indonesia,” katanya. Salah satu cara yang dilakukan Kementerian Luar Negeri belakangan ini misalnya roadshow Diplomacy Festival ke sejumlah kampus di Indonesia.